Mendagri Akui Pernah Naik Hercules

PEKANBARU, SATUHARAPAN.COM – Menteri Dalam Negeri Indonesia, Tjahjo Kumolo, membela TNI AU terkait jatuhnya pesawat Hercules C-130, mengenai indikasi banyaknya warga sipil yang bukan keluarga TNI bisa menjadi penumpang asalkan membayar sejumlah uang. 

"Soal membayar, saya, waktu masih jadi pengurus KNPI, membayar Rp10 ribu sekadar dapat Aqua di Hercules, mulai dari Halim (Jakarta) sampai Papua. Saya kira itu tak ada masalah karena bagian dari bakti sosial TNI dan itu harus ada," kata Tjahjo kepada kantor berita Antara disela-sela kunjungannya di Kantor Gubenur Riau, Kota Pekanbaru, Jumat (3/7).

Menurut dia, jatuhnya pesawat Hercules C-130 di Kota Medan pada 30 Juni lalu merupakan musibah. Meski begitu, sesuai perintah Presiden Joko Widodo, insiden itu harus diselidiki karena menyangkut alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Ia menilai dalam insiden Hercules tersebut TNI tidak bisa disalahkan, apalagi dengan argumen yang tidak menyentuh akar masalah. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini juga tidak setuju dengan usulan pemindahan landasan udara (Lanud) Soewondo, Medan, yang disuarakan sejumlah kepala daerah dan politisi.

"Malah usulannya lapangan terbang yang harus dipindahkan. Lebih dulu mana, yang seharusnya dipikirkan adalah jangan sampai dekat Lanud ada bangunan-bangunan masyarakat di area tertentu. Karena kalau pun bandara harus dipindah, ya harus ada lokasi yang baik dan sebagainya," ujar dia.

Ia mengatakan pemerintah daerah seharusnya segera mengevaluasi keberadaan rumah dan bangunan yang terlalu banyak di sekeliling Lanud Soewondo.

"Polemiknya bukan disitu, jangan menyalahkan TNI. TNI ingin berbuat berbagi. Ini kan musibah, di mana pun ini bisa terjadi. Namun karena ini menyangkut Alutsista, perintah Bapak Presiden diselidiki dengan baik," lanjut Tjahjo Kumolo.

Ia mengatakan uzurnya usia pesawat Hercules yang jatuh bisa menjadi salah satu penyebab insiden, karena itu perlu dipertimbangkan agar Rencana Strategis (Renstra) TNI selanjutnya harus mengutamakan pengadaan alutsista yang baru dan berkualitas.

"Mungkin Renstra untuk TNI harus stop (pembelian) barang bekas. Lebih baik kita mempunyai (Alutsista) baru, berkualitas, dan bisa digunakan dengan baik," kata Menteri menjelaskan.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja