Mendagri: Alasan Penolakan GKI Yasmin Tak Masuk Akal

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan alasan penyegelan GKI Yasmin—untuk menyebut Bakal Pos Jemaat Gereja Kristen Indonesia Pengadilan Bogor di Perumahan Taman Yasmin—didirikan di pinggir Jalan KH Abdullah bin Nuh adalah tidak masuk akal.

Komentar Tjahjo itu terlontar saat menjadi pembicara kunci pada pembukaan Program Studi Ilmu Politik Fakultas dan Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Kamis (27/8). Ia pun membuat perbandingan, “Lalu, kalau ada masjid didirikan di jalan yang bernama tokoh agama non-Islam lalu tidak boleh?”

Ucapannya adalah saat memberikan contoh perda-perda diskriminatif yang ada pada era otonomi daerah. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menyoroti meningkatnya sektarianisme setelah dilakukan otonomi daerah. Jadi, “Selama tiga hingga empat tahun ke depan, pemerintah pusat akan terus mengusahakan sistem pemerintahan yang efisien dan revitalisasi demokrasi,” katanya.

Yang jelas, ia menambahkan, “Negara tidak boleh mencampuri urusan ibadah warganya.” Ia menegaskan, “Apa pun agama maupun kepercayaannya.”

Tiga tahun lalu, pro-kontra pendirian GKI Yasmin juga menyinggung nama Kyai Haji Raden Abdullah bin Nuh, tokoh yang namanya diabadikan menjadi nama jalan di Kota Bogor. Di Jalan KH Abdullah bin Nuh Nomor 31, gedung GKI Yasmin dibangun.

Nama Abdullah bin Nuh disinggung karena sempat berembus isu bahwa penentang pendirian GKI Yasmin yang menyatakan gereja tidak boleh didirikan di jalan yang mengabadikan tokoh Muslim.

Namun, Kiai Haji Muhammad Mustofa, putra KH Abdullah bin Nuh, tidak setuju dengan penolakan tersebut. Mustofa menegaskan, tidak ada satu pun dari empat putra Abdullah yang menentang pendirian GKI Yasmin.

Tjahjo menegaskan, Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla ini akan merombak perda-perda diskriminatif itu. “... Merombak, perda-perda yang menentang keberagaman, kebinekaan,” katanya. Sayangnya, kata dia, “Perda-perda diskriminatif itu kebanyakan di Jawa. Dekat dengan Ibukota.”

Walau begitu, ia menegaskan Pemerintah Pusat terus memperkuat otonomi daerah. Salah satunya adalah dengan mendukung pemilihan kepala daerah secara serentak. Sebab, pilkada serentak menjamin sinkronnya tahap-tahap pembangunan. Dari penyusunan APBN, APBD, hingga pencairan dan penyerapannya.

Sebelumnya, pada sambutan pembukaan Prodi Ilmu Politik UKI, Ketua Prodi Isbodroini Suyanto juga mengeluhkan bahwa setelah lepas dari cengkeraman kuat pemerintah pusat pada era Orde Baru, otonomi daerah malah menimbulkan masalah baru, yaitu etnosentrisme. “Pemerintah daerah dan para wakil daerah tidak memahami prinsip demokrasi dan otonomi. Demokrasi bukan hanya masalah mayoritas dan minoritas,” katanya.

Ikuti berita kami di Facebook