Mendagri Optimistis Pilkada Serentak akan Berjalan Lancar

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang akan dilakukan pada 9 Desember 2015 optimistis akan berjalan lancar.

“Hari ini baik Kemendagri maupun KPU mulai awal, kami cukup optimistis dengan pengalaman konsistensi KPU selama ini pilkada serentak akan berjalan dengan baik,” kata Tjahjo Kumolo di Kantor KPU, Menteng, Jakarta, Jumat (17/4).

Kemudian, kata Tjahjo Kumolo sosialisasi dan masing-masing institusi baik Kemendagri maupun KPU mempersiapkan perangkat daerah mudah-mudah target sebagaimana kesepakatan awal berjalan bulan Desember 2015.

“Berjalan serentak kemudian terus 2017 sampai 2027 berjalan dengan baik,” kata dia.

Menurutnya karena KPU sangat berpengalaman. KPU konsisten untuk melaksanakan pilkada.

Untuk itu, lanjut Tjahjo Kumolo anggaran untuk Pilkada serentak sudah sejak awal Kemendagri memberikan payung hukum untuk bagaimana melakukan efisiensi, efektivitas untuk melakukan pilkada daerah menekan pemborosan termasuk revisi Undang-Undang satu dan dua yang Kemendagri bahas dengan DPR.

“Kita memberikan kewenangan penguatan kepada KPU dan Bawaslu juga kepada Parpol kepada calon perseorangan kepada partisipasi masyarakat memilih pemimpin yang terbaik di daerah,” kata dia.

Tjahjo Kumolo mengatakan Kemendagri sepakat dengan KPU tidak akan melibatkan secara intens terhadap kondisi parpol pengusung calon.

“Kami cukup optimistis mudah-mudahan Partai Golkar dan Partai PPP akan bisa menyelesaikan kepesertaan ini sehingga bisa berperan ke depan dalam pengambilan keputusan politik di daerah pilkada serentak,” kata dia.

“Menentukan calon. Apakah calon partai atau gabungan parpol saya yakin Golkar dan PPP akan segera menyelesaikannya,” tambah dia.

Tjahjo Kumolo menjelaskan bahwa akan memberikan payung hukum ke Kemenkeu mengenai penganggaran karena satu daerah dan daerah lain berbeda lain berbeda kemudian geografis juga berbeda.

“Tapi ada tanggung jawab kepala daerah 269 ini melakukan secara mandiri pilkada soal anggaran daerah. Bagi yang belum saya yakin melakukan penyisiran anggaran yang diputuskan maupun anggaran yang ataupun dengan model hibah atau swakelola atau ketetapan yang mendahului dalam kaitan penetapan perda APBD Kemendagri akan memberikan payung hukum ke kepala daerah menyangkut anggaran ini,” kata dia.

Sementara itu, Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan soal konflik partai Golkar KPU tidak dalam posisi mencampuri urusan internal partai.

“Kita tetap memberi kepercayaan itu ke mereka sebagaimana konstitusi menjaminnya dan interaksi antarparpol dengan KPU,” kata dia.

Untuk itu, kata Husni Pendaftaran akan dilakukan pada 26-28 Juli. Jadi ada tiga Bulan lagi. Mudah- mudahan rentang tiga bulan persoalan bisa tuntas.

“Tentu menunggu, bersabarlah sambil sama-sama berdoa dan harapan Menteri juga tadi agar bisa diselesaikan sehingga berpartisipasi dalam pilkada,” kata dia.

“Persiapan 269 daerah ini merupakan tanggung jawab kami yang harus kami pastikan sebagai daerah yang nanti kelihatan agak keberatan karena beban terlalu melebihi dari kapasitasnya kami akan memberi bantuan di pusat maupun provinsi kami terus memantau dari hari ke hari,” katanya.