Mendagri: Pemerintah Pantau Masalah Pelaksanaan Pilkada

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan hasil evaluasi Pilkada serentak 2017 dalam Rapat Kerja bersama Komite I DPD antara lain dengan menyatakan pemerintah terus memantau berbagai masalah dalam pemilihan kepala daerah itu.

Dalam pemaparannya Mendagri di gedung parlemen di Jakarta, hari Selasa (7/3) mengatakan bahwa pemerintah masih berupaya memonitor beberapa permasalahan dalam pelaksanaan Pilkada 2017.

“Misalnya berkaitan hak warga negara untuk memilih, masalah-masalah klasik hingga perbedaan rekomendasi calon kepala daerah dari ketua umum partai dan sekjennya," kata Tjahjo.

Tjahjo mengatakan dari evaluasi pelaksanaan Pilkada di DKI Jakarta, ditemukan  terjadi sedikit keributan pada saat hari H pencoblosan.

Oleh karena itu, kata Tjahjo, dirinya kembali menugaskan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono untuk menjabat Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta.

“Setidaknya beliau pernah menjadi Plt, sudah mulai akrab dan lebih paham tugas utamanya untuk terus berkoordinasi dengan KPU supaya memastikan seluruh warga Jakarta bisa menggunakan hak pilihnya," kata dia.

Secara umum, Tjahjo menyampaikan pelaksanaan Pilkada serentak baik tahap pertama tahun 2015-2016 di 268 wilayah maupun tahap kedua tahun 2016-2017 di 101 wilayah dapat berlangsung aman, berkat kerja sama berbagai pihak.

Tjahjo berharap pilkada tahap ketiga 2018 dapat berlangsung lancar, mengingat pelaksanaan pilkada tahap ketiga itu sangat berdekatan dengan pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden. (Ant)

Editor : Eben E. Siadari