Mendikbud Pastikan Tak Akan Ganti Kurikulum 2013

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan telah memastikan tidak akan mengganti Kurikulum 2013. Pemerintah, kata Anies, hanya akan melakukan perbaikan agar kurikulum dapat berjalan dengan baik di semua sekolah oleh semua guru.

“Artinya akan dilakukan evaluasi apakah akan dilaksanakan semua atau sebagian dan dicek kesiapan guru dalam melaksanakannya sehingga tidak terkesan hanya sekadar memaksakan keinginan pemerintah pusat di Jakarta saja,” kata Anies saat bersilaturahmi dengan 650 kepala dinas provinsi, kabupaten dan kota, di Kantor Kemendikbud, Jakarta pada  Senin (1/12).

 Saat ini, tim memang sedang bekerja untuk mengevaluasi Kurikulum 2013 dan sedang mencari cara agar produk yang sudah baik ini dapat dijalankan dengan cara yang baik pula.

Menurut Mendikbud, dalam penerapan suatu kurikulum yang paling penting ialah memastikan kesiapan guru di seluruh Indonesia untuk bisa melaksanakannya dengan baik.

 “Seharusnya dilihat dulu kenyataan di lapangan seperti apa baru dibuat aturan yang sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan,” katanya.

Realitasnya, selama ini yang terjadi pemerintah sering membuat berbagai aturan dan kebijakan yang sesuai dengan keadaan di Jakarta, sementara yang melaksanakan tidak hanya di Jakarta, tapi juga di dinas pendidikan dan guru di berbagai daerah, termasuk daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal).

Sementara itu, Anies mengatakan untuk memperbaiki mutu pendidikan di Tanah Air tidak dapat dilakukan secara instan.

“Semua pihak harus bersabar karena butuh waktu panjang untuk memperbaiki mutu pendidikan, jangan mengharapkan hasil akhir saja,” kata Anies.

Menurut Anies, mengubah pendidikan ibarat mengubah arah sebuah kapal tanker dengan panjang satu kilometer yang membutuhkan ratusan kali memutar kemudi agar arahnya bisa berubah. Demikian juga dengan pendidikan tidak bisa instan dan harus terus bersabar karena perubahan itu baru akan dirasakan 10 hingga 20 tahun ke depan.

“Tentu saja penerapan Kurikulum 2013 banyak masalah guru yang tumbang karena ingin serba cepat padahal yang lebih penting adalah mengubah guru,” kata Anies.

Mendikbud juga meminta pemerintah daerah menganalisis kondisi pendidikan di daerahnya masing-masing. Analisis tersebut diperlukan untuk memperoleh gambaran solusi apa yang bisa dilakukan untuk memajukan pendidikan.

Dari data terkini terdapat angka-angka yang menunjukkan kondisi pendidikan Indonesia sedang bermasalah, termasuk perihal pelayanan dan infrasturktur. Sebesar  75 persen sekolah di Indonesia tidak memenuhi standar pelayanan minimal.

“Jangan biarkan angka-angka masalah ini dianggap sebagai sebuah kelaziman. Dan Pemda jangan hanya urun angan, tapi juga harus turun tangan,” kata Anies.

Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuka diri untuk membantu dan berdiskusi dengan pemda. Saat ini, hubungan pemerintah pusat dan daerah bukan lagi instruksional, tapi fasilitator dan mentor.

”Jangan melihat ini sebagai bagian-bagian, yuk kita kerjakan bersama-sama,”  kata Anies. (setkab.go.id)

Editor : Eben Ezer Siadari