Mengapa Pemerintah Tidak Berani Tindak Tegas “ISIS”?

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Anggota Komisi VIII DPR Jalaluddin Rakhmat mengaku heran dengan sikap Pemerintah Indonesia yang tidak mengambil langkah tegas dalam menanggapi penyebaran paham ISIS (Islamic State Iraq and Syria) di Tanah Air. Padahal, menurut dia, ideologi yang disebarkan ISIS sangat bertentangan dengan Pancasila, sekaligus mengancam keutuhan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

“Menarik bagi saya, mengapa pemerintah membiarkan kelompok ini, tidak berani mengambil sikap tegas, padahaL paham ISIS jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” kata Jalaluddin kepada satuharapan.com di ruang kerjanya, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/3).

Selain itu, dia memaparkan paham ISIS menginginkan pendirian syariat islam yang sesuai dengan Khilafah Islamiyyah. Bahkan, menurut Jalaluddin, paham ISIS juga ingin menghapuskan seluruh agama yang berbeda dengan mazhab mereka.

Politisi PDI Perjuangan itu memaparkan ada dua akar kelahiran paham ISIS di Indonesia, yakni teologis dan sosiologis. Dari akar teologis, kata dia, mazhab ISIS adalah Sunni, di mana terbagi menjadi empat, yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Menurut Jalaluddin, Hambali di bawah pimpinan Imam Ahmad bin Hambal cenderung menolak hal-hal bersifat penafsiran agama.

“Contohnya, kalau dikatakan nabi itu berjanggut mereka juga mengharuskan orang berjanggut, penafsirannya benar-benar tekstual terhadap dalil dalam Al Quran, bahkan pada hadis yang mengatakan potong tangan, mereka lakukan potong tangan,” kata dia.

“Demikian juga dengan perintah berperang, maka mereka akan berperang,” politisi PDI Perjuangan itu menambahkan.

Padahal, Jalaluddin melanjutkan, Al Quran mengatakan seseorang diizinkan memerangi orang yang memerangi lebih dahulu. “Ini malah ambil ayat lain, bunuhlah orang kafir itu dimanapun kamu temukan mereka, padahal konteksnya bunuh orang kafir yang memerangi,” ujar Anggota Komisi VIII DPR.

Ia pun menegaskan, ada ayat dalam Al Quran yang mengajarkan tidak ada salahnya manusia berbuat baik kepada orang kafir yang tidak mengusir kita dari dari kampung halaman sendiri. “Tapi mereka hanya ambil seayat saja, itu lah ideologi ISIS,” kata Jalaluddin.

Sementara dari akar sosiologis, kata dia, di Indonesia pernah ada kelompok sejenis yakni DI/TII (Daarul Islam/Tentara Islam Indonesia), yang sama-sama mengatakan jihad adalah hal wajib. Menurut dia, kelompok tersebut memiliki tujuan yang sama dengan ISIS, yakni mendirikan negara Islam.

Oleh karena itu, Jalaluddin berharap pemerintah bisa segera mengambil langkah antisipatif penyebaran paham ISIS di Indonesia. Sebab, menurut pandangannya, penyebaran paham ISIS di Indonesia telah mendapat dukungan dari beberapa kelompok.

Menurut dia, hal tersebut semakin terlihat ketika kelompok berbentuk partai politik tersebut menolak Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang mengenai Radikalisme. “Itu menunjukkan dalam hati terdalam mereka setuju keberadaan paham ISIS. Ini cara yang berbeda saja, kalau kelompok militan ISIS berjuang di lapangan, mereka lewat parlemen,” kata dia.

“Intinya, sebenarnya pemerintah sangat mudah mencegah penyebaran paham ISIS ini, tinggal mau atau tidak,” kata Jalaluddin.

Editor : Bayu Probo