Mengapa Rakyat Lebanon Protes Pemerintah?

BEIRUT, SATUHARAPAN.COM-Lebanon dirundung protes rakyat di seluruh negeri, akibat krisis ekonomi bertahun-tahun di negara itu. Namun krisis ini sendiri adalah akibat pemerintahan yang tidak efektif, karena persaingan sektarian yang berkelanjutan, dan korupsi yang meluas di kalangan elite politik.

Politisi korup di Lebanon tampaknya menikmati zona yang aman dalam iklim politik di sana, karena ada undang-undang kerahasiaan bank menyangkut kekebalan politik para anggota parlemen. Dan politik sektarian rupanya memberi peluang untuk masing-masing blok politik bermain untuk kepentingan sendiri. Akibatnya kepentingan rakyat banyak yang diabaikan. Bagaimana sebenarnya pemerintahan di Lebanon?

Pemerintahan Lebanon dalam sistem politik yang diakui terdiri dari Presiden, Perdana anggota kabinetnya, dan parlemen yang dipilih. Posisi dalam pemerintahan dialokasikan berdasarkan sekte agama. Jika presiden seorang Kristen, Perdana Menteri seorang Muslim Sunni, dan Ketua Parlemen seorang Muslim Syiah.

Dan pemerintahan Lebanon sekarang dipimpin oleh Presiden Michel Aoun (Kristen) dan Perdana Menteri Saad Hariri (Muslim Sunni, pemimpin Partai Gerakan Masa Depan) yang mulai menjabat tahun 2016.

Hariri adalah putra mantan Perdana Menteri Rafiq Hariri. Rafik dibunuh pada 2005, dan salah satu pemimpin gerakan "14 Maret" yang menentang dominasi Suriah atas Lebanon. Koalisi "8 Maret" pro-Suriah dibentuk sebagai tandingan gerakan "14 Maret" dan dipimpin oleh Hizbullah dalam aliansi taktis dengan Gerakan Patriotik Bebas Kristen (FPM) di bawah pimpinan Aoun.

Pemerintah saat ini berisi menteri dari semua partai politik utama, termasuk Hizbullah, dan merupakan pemerintah hasil kompromi antara dua koalisi besar. Nabih Berri (Islam Syiah), pemimpin Amal Syiah dan sekutu Hizbullah, adalah Ketua Parlemen. Sementara menantu Aoun, Gebran Bassil dari FPM adalah Menteri Luar Negeri. Partai Kristen Lebanon (LF), mantan sekutu Hariri dan lawan sengit bagi gerakan "8 Maret," memegang posisi empat menteri dalam kabinet. Di tengah-tengah aksi protes rakyat, partai ini meminta keempat menterinya mundur.

Pemerintahan Lebanon memang tampak seperti pelangi, namun warna-warni itu tidak dalam relasi yang harmonis, justru penuh persaingan sektarian, dan berjalan dengan kepentingan masing-masing.

Ekonomi Lebanon

Ekonomi Lebanon dalam kesulitan, dan diperparah oleh sanksi keuangan oleh Amerika Serikat, termasuk terhadap beberapa menteri. Padahal negeri di tepi Laut Tengah ini bergantung dengan dolar AS. Mata uang Lebanon dipatok berdasarkan nilai tukar dengan dolar, dan pound Lebanon dan dolar AS dapat digunakan secara bergantian di negara itu.

Lebanon memiliki rasio utang terhadap PDB tertinggi ketiga di dunia, yaitu sekitar 150 persen. Lembaga pemeringkat kredit internasional Fitch menurunkan peringkat ekonomi Lebanon pada Agustus menjadi CCC.

Dalam beberapa minggu terakhir, patokan nilai penting ini berada di bawah ancaman, karena dugaan kekurangan dolar AS, dengan laporan yang luas bahwa rakyat Lebanon tidak dapat menarik dolar dari bank.

Kekurangan dolar AS ini yang diduga telah memicu kemarahan dan menyebabkan orang menukar dolar di pasar gelap. Akibatnya, nilai tukar tidak resmi telah melonjak, dan di perdagangan resmi nilai satu dolar AS menjadi sekitar 1.514 pound Lebanon. Bahkan dampaknya meluas hingga kekhawatiran kekurangan bahan pangan (roti) dan bahan bakar.

Situasi ini memicu dugaan korupsi, dan penghematan anggaran yang menimbulkan kemarahan rakyat. PM Saad Hariri, misalnya, pernah dituduh memberikan uang senilai 16 juta dolar AS (serata Rp 227 miliar rupiah), kepada model bikini dari Afrika Selatan. Ini terjadi di tengah krisis ekonomi negara itu.

Tentang Sanksi AS

Ekonomi Lebanon yang juga bergantung pada ketersediaan dolar AS, juga terkena imbas dari sanksi keuangan yang dijatuhkan AS terhadap entitas Lebanon. Sanksi ini sebenarnya ditujukan kepada Hizbullah.

Hizbullah sendiri marah dengan sanksi ini, bahkan pekan lalu mengancam akan menyerang bank yang tunduk pada sanksi AS itu, antara lain karena pembekuan aset dua anggota parlemen dari Hizbullah, Amin Sherri dan Mohammad Raad (satuharapan.com). Sebuah bank, Jammal Trust Bank juga terkena sanksi, karena membantu keuangan Hizbullah. Bank ini akhirnya tutup.

AS di tangan Donald Trump berupaya "memberi tekanan secara maksimum" melalui sanksi terhadap Iran dan organisasi proksi di seluruh kawasan itu, termasuk Hizbullah yang didukung Iran.

Pada bulan Juli, AS memperluas sanksinya untuk menargetkan pengaruh Hizbullah dalam pemerintahan. Laporan terbaru menunjukkan bahwa sanksi AS lebih lanjut dapat diperluas untuk menghantam sekutu Hizbullah di Lebanon, termasuk Amal Syiah dan Partainya Aoun, FPM. Ini juga berdampak pada melemahnya ekonomi pemerintah Lebanon.

Pajak Baru

Kesulitan keuangan memaksa pemerintah Hariri memperluas pajak, termasuk pungutan pajak untuk setiap pengiriman pesan melalui telefon, misalnya melalui WhatsApp. Rencana ini menjadi percikan api yang membakar kemarahan rakyat Lebanon yang sudah resah oleh krisis ekonomi yang memburuk, kebuntuan politik, korupsi yang meluas. Ditambah lagi ketegangan regional yang berkepanjangan yang mempersulit keadaan Lebanon dalam beberapa tahun terakhir.

Protes yang berkembang di Lebanon  kali ini justru memberi warna lain. Sekalipun politik Lebanon sangat sektarian, dan warga terbagi-bagi dalam sekte dan kelompok, rakyat yang protes justru berasal hampir dari semua sekte dan kelompok.

Suara yang melawan rakyat terdengar dari pemimpin Hizbullah, Hassan Nasrallah, yang tampaknya juga tidak sepenuhnya didukung oleh komunitas Syiah di wilayah selatan. Namun pendukung Hizbullah yang setia sempat bentrok dengan massa rakyat yang berdemonstrasi.

Bahkan ada laporan bahwa massa Syiah menyerang kanto Amal Syiah dan Hizbullah. Dan massa Kristen memprotes FPM. Sejumlah laporan juga menyebutkan pada pemimpin agama di Lebanon bergandengan tangan bersama rakyat.

Masa Depan Pemerintah Hariri

Sejak awal protes rakyat, partai yang didukung komunitas Kristen pimpinan Samir Geagea telah mendesak Hariri untuk mengundurkan diri. Partai ini juga meminta empat menterinya mundur. Partai Sosialis Progresif (PSP) pimpinan Walid Joumblatt telah meminta para pendukungnya untuk "secara damai" bergabung dengan rakyat dalam protes terhadap pemerintah. PSP sendiri sebenarnya mantan sekutu Hariri.

Protes rakyat Lebanon yang dipicu oleh pajak tambahan, telah berkembang pada tuntutan pemerintah mundur dan berarti diganti. Bahkan belakangan muncul suara untuk mengganti konstitusi mengakhiri politik sektarian, dan perubahan undang-undang yang menyingkirkan kekebalan anggota parlemen dengan kerahasiaan bank yang telah menjadi perlindungan bagi koruptor.

Meskipun Aoun menolak mundur, menantunya yang menjabat Menteri Luar Negeri, Gebran Bassil, merupakan sasaran protes rakyat agar segera mundur. Hariri yang beberapa kali mengancam mundur, tampaknya lebih suka jika seluruh pemerintahan mundur bersama-sama.

Jika hal ini terjadi, Lebanon yang beberapa kali mengalami ketidakpastian politik akan menghadapi kekacauan politik yang serius. Tahun 1990-an, misalnya kekacauan politik terjadi di negeri itu. Situasi kemudian memanas kembali setelah kematian Rafiq Hariri, ayah Saad Hariri, oleh serangan teror pada 2005.

Kehadiran Hizbullah dalam pemerintahan, sementara beberapa negara memasukkannya dalam daftar organisasi teroris, juga menjadi batu sandungan Lebanon dalam ekonomi dan hubungan luar negeri, termasuk dengan Arab Saudi dan Prancis.

Lebanon membutuhkan reformasi dalam politik, dan pemerintah baru yang bisa melepaskan diri dari sanksi keuangan. Namun apakah hal itu bisa dilalui dengan pemilihan untuk pemerintah baru, dan rakyat terus fokus pada kepentingan nasional. Atau rakyat Lebanon terbawa kembali pada fanatisme sekte yang bisa menyebabkan gesekan politik sektarian dan memicu konflik lebih dalam.

Editor : Sabar Subekti