Mengapa Turki Akhirnya Beri Lampu Hijau Keanggotaan Swedia di NATO?
ANKARA, SATUHARAPAN.COM-Swedia semakin dekat untuk bergabung dengan NATO pada Selasa (27/12) setelah komite urusan luar negeri parlemen Turki memberi lampu hijau pada protokol keanggotaan negara Nordik itu dalam aliansi militer.
Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, menolak proses keanggotaan Swedia pada pertemuan puncak NATO pada bulan Juli, namun butuh waktu beberapa bulan baginya untuk mengirimkan rancangan undang-undang tersebut ke parlemen untuk diratifikasi dan beberapa pekan bagi komite parlemen untuk memberikan persetujuannya.
Protokol yang telah lama tertunda ini sekarang perlu disetujui oleh majelis umum penuh dan masih harus dilihat seberapa cepat masalah ini akan diselesaikan.
Swedia dan Finlandia meninggalkan netralitas mereka selama puluhan tahun dan mencari keanggotaan di NATO di tengah meningkatnya kekhawatiran keamanan setelah invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Finlandia menjadi anggota NATO ke-31 awal tahun ini, setelah parlemen Turki meratifikasi pencalonannya.
Hungaria, satu-satunya negara lain yang tidak mendukung NATO terhadap keanggotaan Swedia, belum mengumumkan kapan ratifikasi negara tersebut akan dilakukan.
Berikut adalah isu-isu yang menunda masuknya Swedia ke dalam NATO, mengapa Turki akhirnya menyetujui tawaran tersebut dan apa yang diharapkan selanjutnya:
Mengapa Akhirnya Turki Menyetujui Keanggotaan Swedia di NATO?
Penentangan Turki terhadap keanggotaan Swedia di NATO berasal dari keyakinan Turki bahwa negara Nordik tersebut terlalu lunak terhadap pendukung militan Kurdi dan kelompok lain di Swedia yang dianggap Ankara sebagai ancaman keamanan.
Mereka termasuk orang-orang yang terkait dengan Partai Pekerja Kurdistan atau PKK, yang telah melakukan pemberontakan selama 39 tahun di Turki, dan orang-orang yang diduga terkait dengan upaya kudeta pada tahun 2016 terhadap pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan.
Turki, Swedia dan Finlandia mencapai kesepakatan tahun lalu untuk mengatasi masalah keamanan Ankara dan Swedia kemudian mengambil langkah-langkah untuk memperketat undang-undang anti terorisme, sehingga dukungan terhadap organisasi ekstremis dapat dihukum hingga delapan tahun penjara.
Namun serangkaian protes anti Turki dan anti Islam yang diadakan di Stockholm, beberapa di antaranya melibatkan pembakaran kitab Al Quran, juga telah membuat marah pemerintah Erdogan dan masyarakat Turki.
Meskipun demonstrasi ini dikutuk oleh pemerintah Swedia, pemerintah Turki mengkritik Swedia, yang memiliki undang-undang yang melindungi kebebasan berpendapat, karena membiarkan adanya sentimen anti Muslim.
Apa Yang Membuat Turki Mencabut Keberatannya?
Sementara Swedia memperkuat undang-undang anti terorismenya untuk mengatasi masalah keamanan Ankara, NATO setuju untuk membentuk koordinator khusus untuk kontraterorisme dan menunjuk Asisten Sekretaris Jenderal Tom Goffus untuk posisi tersebut.
Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg, mengatakan pada pertemuan puncak aliansi tersebut pada bulan Juli bahwa Swedia telah setuju “untuk mendukung secara aktif upaya untuk menghidupkan kembali proses aksesi Turki ke UE.”
Swedia mengumumkan pihaknya akan mengupayakan perbaikan pengaturan bea cukai dan mengambil langkah-langkah untuk menerapkan perjalanan Eropa bebas visa bagi warga negara Turki.
Pembicaraan Turki tentang keanggotaan UE terhenti pada tahun 2018 karena kemunduran demokrasi di negara tersebut dan catatan buruk mengenai hak asasi manusia.
Awal bulan ini, Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, secara terbuka menghubungkan keanggotaan Swedia di NATO dengan upaya Ankara untuk membeli jet tempur F-16 buatan Amerika Serikat dan juga meminta Kanada dan sekutu NATO lainnya untuk mencabut embargo senjata terhadap Turki.
Dalam debat di komite parlemen hari Selasa, legislator oposisi Oguz Kaan Salici mempertanyakan apakah pemerintah telah menerima jaminan dari Amerika Serikat mengenai penjualan F-16.
Pemerintahan Presiden AS, Joe Biden, mendukung permintaan F-16 Turki, namun di Kongres AS terdapat penolakan kuat terhadap penjualan senjata ke Turki. Turki ingin membeli 40 jet tempur F-16 baru dan perlengkapan modernisasi untuk armada yang ada.
Apa Terjadi Sekarang?
Persetujuan dari komite parlemen membuka jalan bagi protokol aksesi Swedia untuk diperdebatkan dan diratifikasi oleh majelis umum. Perjanjian ini kemudian harus ditandatangani oleh Erdogan agar bisa berlaku.
Tidak jelas kapan sidang penuh akan membahas RUU tersebut.
Partai berkuasa Erdogan dan sekutunya menguasai mayoritas di parlemen yang memiliki 600 kursi. Namun, Erdogan mengatakan keputusan itu ada di tangan anggota parlemen. Sekutu nasionalis dari partai yang berkuasa tetap merasa tidak nyaman dengan keanggotaan Swedia dan menuduh anggota NATO tidak peduli terhadap ancaman PKK terhadap Turki.
Pekan ini, militan Kurdi berusaha menyusup ke pangkalan Turki di Irak utara, menewaskan 12 tentara dalam bentrokan dua hari.
Partai-partai Islam, yang frustrasi dengan apa yang mereka anggap sebagai sikap diam negara-negara Barat terhadap tindakan militer Israel di Gaza, mungkin akan memberikan suara menentang RUU tersebut.
Bagaimana dengan Sikap Hungaria?
Partai Fidesz yang berkuasa di Hongaria, dipimpin oleh Perdana Menteri Viktor Orbán yang populis, yang secara luas dianggap sebagai satu-satunya sekutu Presiden Rusia, Vladimir Putin, di UE, telah menghentikan upaya Swedia untuk bergabung dalam NATO sejak Juli 2022, dengan tuduhan bahwa para politisi Swedia telah mengatakan “kebohongan terang-terangan” tentang kondisi demokrasi Hongaria.
Namun baik Orbán maupun para pejabat seniornya tidak menunjukkan ganti rugi seperti apa yang mereka perlukan dari Stockholm untuk menghilangkan keraguan mereka terhadap Swedia yang bergabung dengan aliansi militer tersebut.
Beberapa kritikus menuduh Hungaria menggunakan potensi hak vetonya atas bergabungnya Swedia sebagai alat untuk memanfaatkan konsesi dari Uni Eropa, yang telah membekukan dana miliaran dolar ke Budapest karena kekhawatiran terhadap hak-hak minoritas dan supremasi hukum.
Para pejabat Hungaria telah berulang kali mengatakan bahwa negara mereka tidak akan menjadi anggota NATO terakhir yang mendukung upaya Swedia. Namun langkah Ankara menuju ratifikasi menunjukkan bahwa waktu untuk melakukan penundaan lebih lanjut mungkin sudah hampir habis.
Beberapa politisi oposisi di Hungaria, yang meminta persetujuan segera atas pencalonan Swedia, percaya bahwa partai Orbán mengikuti jadwal Ankara dan akan memberikan suara untuk menyetujuinya setelah terlihat jelas bahwa Turki akan melakukan hal yang sama. (AP)
Editor : Sabar Subekti
AS Memveto Resolusi PBB Yang Menuntut Gencatan Senjata di Ga...
PBB, SATUHARAPAN.COM-Amerika Serikat pada hari Rabu (20/11) memveto resolusi Dewan Keamanan PBB (Per...