Menkeu: Aset Negara Dikelola Untuk Kesejahteraan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan aset negara harus digunakan secara produktif untuk memberikan manfaat tidak hanya finansial, tetapi juga kesejahteraan ekonomi dan sosial.

Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (30/10), Sri Mulyani mengatakan aset seharusnya produktif dan menghasilkan manfaat bagi pemilik neraca.

“Kita harus bisa membuat aset itu bekerja untuk kita dan menghasilkan manfaat yang tidak hanya finansial, namun juga manfaat ekonomi dan sosial,” katanya.

Untuk itu, ia mendukung upaya untuk mendorong dan menggerakkan kesadaran sekaligus membangun pola pikir para pengelola aset negara melalui kegiatan bertajuk The Asset Manager 2019.

Ajang yang diinisiasi oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI itu merupakan kedua kalinya diselenggarakan sebagai salah satu upaya untuk menggerakkan kesadaran, membangun pola pikir, sekaligus menjadi wadah sinergi baik dari Kementerian Keuangan maupun pengelola aset negara di Indonesia.

Mereka ditekankan mengenai pentingnya menjaga, mengelola, dan mengoptimalisasi aset negara dengan cara-cara yang produktif, inovatif, dan kreatif untuk kesejahteraan masyarakat.

Grand Final The Asset Manager diselenggarakan pada Selasa (29/10/2019) di Hotel Borobudur, Jakarta serta dihadiri oleh Menteri Keuangan dan beberapa pejabat lainnya, baik di lingkungan Kementerian Keuangan maupun kementerian/lembaga dan perwakilan beberapa BUMN.

Direktur Utama LMAN Rahayu Puspasari mengatakan kompetisi The Asset Manager 2019 adalah acara tahunan yang bertujuan untuk mencari para agen perubahan, pengubah permainan (game changer), yaitu para eksekutor atau asset manager yang akan mengawal lebih proaktif pengelolaan dan optimalisasi aset negara.

“Melalui kompetisi ini para asset manager secara profesional saling adu gagasan, inovasi, dan kemampuan analisis untuk mengoptimalkan aset negara,” katanya.

The Asset Manager 2019 kali ini berbeda karena peserta dibagi ke dalam dua kategori yaitu kategori Super yang terdiri dari kementerian/lembaga dan badan layanan umum nonkawasan, serta kategori Master  yang terdiri atas BUMN dan badan layanan umum kawasan, yang masing-masing instansi/BUMN dapat mengirimkan timnya yang terdiri atas dua orang peserta sebagai perwakilan mereka.

The Asset Manager 2019 diikuti oleh 81 tim perwakilan baik kategori Super maupun Master dan harus melewati tahap seleksi yang terdiri atas tiga babak dengan kriteria penilaian yang ketat dan melibatkan dewan juri dari berbagai kalangan, di antaranya regulator aset negara, akademisi, dan praktisi.

Dan pada babak grand final, penjurian langsung dilakukan oleh Menkeu Sri Mulyani Indrawati bersama Isa Rachmatarwata, Dirjen Kekayaan Negara; Danang Parikesit, Kepala BPJT sekaligus akademisi; Basauli Umar Lubis selaku akademisi dari Institut Teknologi Bandung; Adrianto P Adhi Presiden Direktur PT Summarecon Agung; dan Marius Ignatius Meiko Handojo, Direktur PT Ciputra Development Tbk.

Pada masing-masing babak, peserta diberikan studi kasus mengenai aset negara dan diminta untuk melakukan kajian dan memberikan rekomendasi optimalisasi aset negara tersebut, yang diperdebatkan dalam debat antargrup dan pengujian di hadapan dewan juri. Studi kasus yang diberikan akan semakin kompleks dan komprehensif pada tiap babak.

Babak Grand Final The Asset Manager 2019 menghasilkan lima finalis, yang terdiri atas tim PKN STAN, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di kategori Super, serta tim PT Pos Properti dan Telkom Property di kategori Master.

Peserta diberikan studi kasus mengenai pemindahan ibu kota dan diminta melakukan analisis dan rekomendasi pemanfaatan dan optimalisasi aset-aset negara di beberapa kawasan di Jakarta, yaitu Kuningan, Jalan Gatot Soebroto dan Jalan Medan Merdeka.

“Ini diharapkan, akan ada peningkatan kesadaran dan semangat sinergi dalam proses pemindahan ibu kota negara, khususnya optimalisasi aset-aset negara yang ada di Jakarta,” katanya.

Rahayu mengatakan, melalui kompetisi ini diharapkan tercipta sebuah kolaborasi yang baik antara pemerintah dan badan usaha, sebuah komunitas sadar aset negara, karena para pengambil keputusan di level kementerian/lembaga/BUMN dipertemukan saling berbagi informasi dan pengalaman serta cara menghadapi persoalan aset negara. (Ant)