Menkeu: Belanja Infrastruktur Rp 290 Triliun Pacu Pertumbuhan Ekonomi

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Menurut Kementerian Keuangan, tahun ini Pemerintah Indonesia mengalokasikan anggaran belanja infrastruktur sekitar 290 triliun rupiah, atau meningkat sekitar 100 triliun rupiah jika dibandingkan dengan anggaran tahun lalu.

Besarnya belanja infrastruktur tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah ancaman perlambatan perekonomian global

Seperti diberitakan sebelumnya, kuartal pertama 2015 ini, Indonesia dihadapkan pada tantangan yang tak mudah. Pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan tren perlambatan, yakni pada angka 4,7 persen.

“Itu adalah pertumbuhan terendah selama lima tahun terakhir, meski bila dibandingkan dengan negara-negata yang setara dengan Indonesia, angka 4,7 persen itu termasuk tinggi,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang P.S Brodionegoro, seperti dikutip dalam laman resmi kemenkeu.go.id, Rabu (13/5).

Walaupun demikian, Menkeu mengingatkan bahwa Indonesia  harus waspada terhadap gejala pelemahan ini.

Menurutnya, gejala perlambatan ekonomi itu dapat diatasi bila pemerintah menerapkan berbagai langkah strategis, salah satunya dengan mempercepat pengeluaran belanja produktif, khususnya infrastruktur.

Selain itu, pemerintah juga akan terus bekerja sama dengan dunia usaha dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan menahan laju perlambatan yang sudah terjadi sejak 2012. Kerja sama ini perlu dilakukan mengingat turunnya harga komoditas memberikan efek yang cukup berat bagi dunia usaha.

Menkeu juga mengatakan bahwa para pengusaha khawatir terhadap target penerimaan pajak yang cukup tinggi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015 sebab hal tersebut bisa mengganggu dunia usaha atau mengganggu daya beli masyarakat.

Untuk itulah pemerintah melakukan pertemuan secara rutin satiap 3 bulan dengan para pengusaha melalui Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO).

“Dialog ini dilakukan untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah dan dunia usaha. Kami sebagai otoritas fiskal, seperti pajak dan bea cukai, perlu mendengar kabar terkini dari dunia usaha,” papar Menkeu.

Editor : Eben Ezer Siadari