Menkeu: Jajaran Kemenkeu Harus Jaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menekankan agar seluruh jajaran pejabat dan pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selalu menjaga kesatuan dan persatuan, menghargai perbedaan, dan membangun iklim yang sejuk, baik di dalam lingkungan Kemenkeu maupun kepada pihak luar.

“Kementerian Keuangan adalah institusi yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk terus menjaga jahitan kesatuan Republik Indonesia. Anda bersumpah setia untuk menjalankan satu misi (yang sama) yaitu setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Menkeu untuk seluruh jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada umumnya, dan khususnya 499 pejabat eselon II dan III  di lingkungan Kemenkeu yang baru dilantik di Gedung Dhanapala, kompleks Kemenkeu, Jakarta, Jumat (14/6), dalam siaran pers yang dilansir kemenkeu.go.id.

Menkeu mengingatkan agar perbedaan yang ada di Indonesia dalam kebinekaan baik dari sisi suku, agama dan ras, jangan sampai menimbulkan perpecahan dan perselisihan, mengingat perbedaan tersebut seharusnya menjadi aset yang merupakan rahmat dari Sang Pencipta.

Lebih spesifik lagi, para pemimpin di lingkungan Kemenkeu harus menjadi pemimpin yang inklusif memahami, menghormati, dan mengoptimalkan perbedaan yang ada menjadi aset bagi kepentingan umat manusia.

“Saya ingin pemimpin Kementerian Keuangan, di mana pun Anda berada, pada jabatan apa pun, saya mengharapkan Anda menjadi pemimpin yang inklusif. Pemimpin yang mampu memahami perbedaan sebagai suatu aset bukan liability. Semua kita dijahit di dalam suatu persaudaraan, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab,” kata Menkeu mengingatkan para pemimpin di lingkungan Kemenkeu.

Menkeu juga menyampaikan, sebagai pejabat atau pegawai Kemenkeu, setiap individu tidak dapat melepaskan identitas jabatan, posisi atau status kepegawaiannya dalam setiap kata, sikap dan perbuatan. Publik secara umum tidak akan dapat membedakan ucapan, sikap, atau tindakan seseorang apakah sebagai individu atau sebagai pegawai Kemenkeu. Oleh karena itu, seluruh jajaran Kemenkeu harus dapat merepresentasikan pribadi masing-masing selalu dalam koridor sebagai pegawai Kemenkeu.

“Kalau sampai saya melihat eselon IV, III bahkan II, yang tidak paham APBN tapi ikut bicara (di medsos), jangan lupa saya sekarang menge-track social media Anda. Ini adalah bagian dari akuntabilitas publik karena Anda adalah keluarga Kementerian Keuangan,” katanya.

“Semakin tinggi jabatan Anda, Anda bertanggung jawab. Yang Anda ucapkan adalah senang atau tidak senang menggambarkan Kementerian Keuangan. Jadi, sebagai pejabat Anda harus hati-hati. Yang Anda sampaikan di media sosial walaupun itu atas nama pribadi, itu dilihat sebagai bagian yang tidak terpisahkan bahwa Anda adalah keluarga Kementerian Keuangan,” Menkeu menegaskan.

Sebanyak 499 pejabat yang dilantik terdiri atas 22 Pejabat Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), serta 477 Pejabat Eselon III di lingkungan Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), DJP, DJBC, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), DJKN, dan DJPPR.