Menkeu Kritik Konsep IMF dan Bank Dunia

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Salah satu saran yang sering disampaikan oleh IMF dan Bank Dunia kepada negara-negara sedang berkembang dalam mencari dukungan pendanaan dalam pembangunan infrastruktur adalah proyek yang berbentuk kemitraan pemerintah dan swasta, atau yang disebut Public Private Partnership (PPP). Namun, dengan blak-blakan, di hadapan Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF), Christine Lagarde, Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro melancarkan kritik terhadap kurang efektifnya model tersebut dan diperlukan koreksi agar dapat dijalankan.

“(PPP) sebagai konsep memang bagus, tetapi sulit diimplementasikan. Sangat sulit diimplementasikan karena kita (selama ini) menciptakan (konsep) PPP yang terlalu ideal. Kami telah cukup lama mencobanya tetapi hanya sedikit cerita suksesnya,” kata Bambang Brodjonegoro, yang berbicara sebagai salah seorang panelis dalam sesi pertama seminar yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan IMF, di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, hari ini (2/9).

Tampil bersama Bambang Brodjonegoro sebagai panelis adalah Managing Director IMF, Christine Lagarde, Deputi Gubernur Bank of Japan, Hiroshi Nakaso dan Andrew Sheng dari Asia Global Institute, University of Hong Kong.

Menurut Bambang Brodjonegoro yang tampil percaya diri dengan mengenakan kemeja batik biru lengan panjang, dalam membangun infrastruktur, hanya ada dua sumber pembiayaan, yaitu dari swasta dan pemerintah. Dalam model pembiayaan PPP, kata Bambang Brodjonegoro, pembiayaan proyek berasal dari kedua belah pihak.

Namun, kata Bambang Brodjo, karena kedudukan pemerintah dan swasta setara dalam proyek dengan model PPP, seringkali kedua belah pihak merasa lebih tinggi daripada yang lain. Bambang Brodjonegoro mengatakan ini sebagai mentalitas bos.

“Kalau proyeknya sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah, kita yang mengendalikan sepenuhnya. Sedangkan dalam PPP, swasta dan pemerintah berdiri sejajar. Semuanya ingin jadi bos,” kata Bambang Brodjo.

Oleh karena itu, Bambang Brodjo mengatakan, model PPP harus dikaji lebih lanjut sehingga lebih praktis. “Kita perlu meletakkan PPP dalam tingkat yang praktis. Bukan ideal. Harus efektif. Jika Anda mengatakan mentalitas bos, ini sesungguhnya persoalan negara sedang berkembang, proses transisi yang harus kita selesaikan,” tutur dia.

Pada kesempatan itu, Bambang Brodjonegoro juga menyebut salah satu kisah sukses proyek bersifat PPP, yaitu proyek pembangkit listrik di Jawa Tengah yang baru saja diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pekan lalu.

“Minggu lalu presiden meresmikan dimulainya pembangunan proyek model PPP yaitu pembangkit lisrik 2000 MW listirk di Jawa Tengah. Cerita dibaliknya, pemenang tender sebetulnya sudah ditunjuk tiga tahun lalu. Tetapi baru bisa dilakukan ground breaking setelah tiga tahun,” kata dia.

Editor : Eben E. Siadari