Menkeu Menilai JK Tidak Berhak Intervensi BI Turunkan Bunga

BANGKOK, SATUHARAPAN.COM - Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, mengatakan tingkat inflasi yang menurun dewasa ini memberi peluang bagi Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga. Namun, fokus pertama pembuat kebijakan moneter, menurut dia, adalah pada stabilitas mata uang.

Hal itu ia sampaikan ketika menjadi salah seorang pembicara pada The Bloomberg ASEAN Business Summit di Bangkok, hari ini, Jumat (4/12).

Indonesia kini memasuki fase pertumbuhan paling lambat sejak 2009 dan bank sentral telah mendapat tekanan dari pemerintah untuk menurunkan suku bunga. Wakil Presiden, Jusuf Kalla, pekan lalu, dengan blak-blakan mengatan bahwa otoritas moneter secara hukum berkewajiban untuk mendengarkan pemerintah. Ia bahkan mendesak BI untuk menurunkan suku bunga, apa pun risikonya.

Namun, Bambang Brodjonegoro menganggap hal itu bukan merupakan tekanan. "Saya tidak berpikir ada tekanan karena menurut hukum, kita tidak dapat melakukan intervensi, itu hanya dialog," kata Bambang, sebagaimana dilansir oleh kantor berita Bloomberg.

"Kami memiliki pandangan ke depan bahwa inflasi tahun ini akan baik, kurang dari tiga persen, sehingga bisa ada ruang (menurunkan suku bunga), tapi saya pikir dari sudut pandang makroekonomi, kita  harus fokus pertama pada stabilitas nilai tukar."

Inflasi telah melambat ke kisaran yang lebih rendah dari target bank sentral pada bulan November, untuk pertama kalinya tahun ini. Bank Indonesia untuk pertama kalinya mengisyaratkan bulan lalu tentang adanya kemungkinan melonggarkan kebijakan moneter, meskipun sebagian besar ekonom mengharapkan mereka  menunggu sampai setelah pertemuan The Fed pada Desember ini.

ketika berbicara pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia Selasa, 24 November lalu, Jusuf Kalla meminta BI menurunkan suku bunga kredit. Salah satu pertimbangannya adalah suku bunga perbankan Indonesia jauh lebih tinggi  dibandingkan di negara-negara lain seperti Malaysia dan Tiongkok.

"Kalau kita masih tingkat bunganya lima persen sampai 11 persen, namun di Malaysia lima persen, kita kalah di sini. Apalagi di Tiongkok," kata JK, yang segera mendapat pemberitaan luas dari berbagai media di Tanah Air.

Menurut JK, untuk memperbaiki ekonomi dalam negeri, perbankan juga perlu menurunkan suku bunga untuk kredit usaha rakyat (KUR).

Dengan penurunan suku bunga tersebut maka tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat bisa meningkat.

"Lebih mahal bunga untuk UKM. Saya sebagai pengusaha, saya minta turunkan apapun risikonya," tegas JK, seperti dikutip Antara.

"Marilah kita selesaikan efisiensi di sektor keuangan. Kita tidak mungkin membangun apabila bunga tinggi maka pasti investasi rendah," kata JK.

Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo, menepis desakan itu. Menurut dia, ekonomi Indonesia masih belum stabil. Itu membuat bank sentral harus berhati-hati dan memilih mempertahankan suku bunga acuan (BI Rate) di angka 7,5 persen.

Agus mengatakan sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia memiliki mandat untuk bisa mengendalikan inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah. Sedangkan pemerintah memiliki tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyediakan lapangan kerja.