Menkeu: Paket Kebijakan Ekonomi Jilid V Berisi Kemudahan Perpajakan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Paket Kebijakan Ekonomi Jilid V yang akan dilucurkan oleh Presiden Joko Widodo, akan berisi tentang berbagai deregulasi di bidang perpajakan. Hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, seusai berbicara di Universitas Paramadina, Jakarta, hari ini (22/10.

"Tentang pajak, pajak, pokoknya pajak," kata Bambang Brodjo kepada satuharapan.com.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan pemerintah akan meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid V dalam waktu dekat. Paket kelima tesebut sudah disiapkan oleh tim ekonomi pemerintah.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemarin (21/10) dalam rapat koordinasi dengan para kepala daerah mengatakan hari ini pemerintah akan mengeluarkan paket kebijakan ekonomi Jilid V.

 "Besok pagi akan kita keluarkan paket yang kelima, terus ada paket-paket seperti itu untuk jangka pendek, tengah, jangka panjang, untuk pengusaha masyarakat, semuanya terus kita keluarkan," ujar dia.

Kebijakan ekonomi Jilid V ini merupakan lanjutan dari empat paket kebijakan ekonomi sebelumnya.  Paket kebijaka jilid I  diluncurkan pada 9 September 2015 dengan fokus mendorong daya saing industri nasional. Paket itu berisi deregulasi dan debirokratisasi, serta penegakan hukum dan kepastian usaha.

Kebijakan ekonomi Jilid II diluncurkan pada 29 September 2015 berfokus pada kemudahan izin investasi untuk industri yang ada dalam kawasan industri, dan untuk industri yang ada di luar kawasan industri.

Kebijakan ekonomi Jilid III diluncurkan pada 7 Oktober 2015 memfokuskan pada penurunan harga energi dan perbaikan iklim usaha. Sedangkan kebijakan ekonomi jilid IV diluncurkan pada 15 Oktober 2015 dengan fokus untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya, dimana dunia usaha dan investasi diberikan kemudahan untuk membuka lapangan kerja.

Ada pun kebijakan ekonomi Jilid V, sebagaimana dijelaskan oleh Menteri Keuangan, akan berisi tentang kebijakan perpajakan.

Editor : Eben E. Siadari