Menkeu: Pengajuan APBN-Perubahan Tunggu Evaluasi

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan pengajuan APBN-Perubahan untuk dilakukan pembahasan dengan DPR RI, harus menunggu evaluasi dari pergerakan beberapa asumsi makro dari awal tahun.

"Kalau itu mau dilakukan harus ada evaluasi dan review dulu, apakah perlu atau tidak (dilakukan pengajuan)," ujarnya di Jakarta, Rabu (29/1).

Chatib menjelaskan pemerintah sedang memantau pergerakan harga ICP minyak yang saat ini rata-rata berada di bawah asumsi APBN 2014 yang ditetapkan sebesar 105 dolar AS per barel dan nilai kurs yang rata-rata lebih tinggi dari asumsi Rp 10.500 per dolar AS.

"Pemerintah menjaga fiskal, mana yang harus di-adjust, kalau harga minyak turun dan kurs depresiasi berapa pengaruhnya. Ini sedang dilakukan evaluasi," ujarnya.

Namun, ia mengakui perubahan asumsi makro tersebut dapat memengaruhi anggaran belanja subsidi energi, meskipun perubahan asumsi itu dapat berpengaruh positif terhadap penerimaan negara dari sektor migas.

"Kurs itu akan berpengaruh pada subsidi, tapi kita juga menjual minyak dalam dolar, sehingga revenue juga naik," katanya.

Chatib menjelaskan kondisi pelemahan rupiah saat ini sangat berpotensi meningkatkan defisit anggaran sebesar Rp 7 triliun, dari yang ditargetkan dalam APBN 2014 sebesar Rp 175,4 triliun akibat kemungkinan penambahan belanja subsidi energi.

"Dengan asumsi Rp 10.500 per dolar AS, defisitnya bertambah Rp 7 triliun. Kalau Rp 7 triliun apakah kita perlu APBN-Perubahan, bila harga minyak mengalami penurunan?," tanya Chatib.

Sejumlah asumsi makro dalam APBN 2014 antara lain pertumbuhan ekonomi 6,0 persen, laju inflasi 5,5 persen, nilai tukar rupiah Rp 10.500 per dolar AS, dan tingkat bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan 5,5 persen.

Kemudian, harga ICP minyak 105 dolar AS per barel, lifting minyak 870 ribu barel per hari, serta lifting gas 1.240 ribu barel per hari setara minyak.

Sedangkan, pendapatan negara dalam APBN 2014 disepakati sebesar Rp 1.667,1 triliun dan belanja negara senilai Rp 1.842,5 triliun dengan defisit anggaran tercatat sebesar Rp 175,4 triliun atau 1,69 persen terhadap PDB. (Ant)