Menkeu: Peningkatan Kaum Urban Butuh Perumahan Memadai

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pertumbuhan populasi dan kaum urban di perkotaan yang makin tinggi menyebabkan kebutuhan perumahan yang memadai sangat mendesak untuk mendukung kinerja ekonomi.

"Kalau ingin membuat pertumbuhan ekonomi domestik `sustainable`, sehat dan cukup tinggi, disertai daya beli, maka strategi perumahan menjadi sangat penting," kata Sri Mulyani dalam acara bertemu investor PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) di Jakarta, Senin.

Sri Mulyani mengatakan populasi perkotaan di Indonesia saat ini tumbuh mencapai 4,1 persen, atau lebih tinggi dibandingkan negara berkembang yang ikut menghadapi persoalan urbanisasi seperti Tiongkok sebesar 3,8 persen dan India sebesar 3,1 persen.

Untuk itu, kebutuhan perumahan yang baik dan layak di daerah perkotaan menjadi sangat mendesak, karena bisa mengatasi persoalan kaum urban terkait daya beli dan mempunyai dampak lanjutan sebagai pendukung ekonomi domestik.

"Kita membutuhkan jumlah rumah yang semakin banyak karena proses urbanisasi dan pertumbuhan populasi di perkotaan sangat tinggi. Perumahan ini memiliki `multiplier effect` sangat besar, karena bisa menjadi motor penggerak ekonomi," katanya.

Sri Mulyani mengatakan kebutuhan perumahan di Indonesia saat ini mencapai 820 ribu hingga satu juta rumah per tahun, dengan 40 persen dipenuhi melalui keterlibatan swasta, 40 persen secara swadaya oleh masyarakat mampu dan 20 persen masyarakat kurang mampu dengan subsidi pemerintah.

Pemerintah berupaya menyelesaikan persoalan perumahan dengan memberikan alokasi anggaran dalam APBN kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta membantu pembiayaan melalui Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) dan Sarana Multigriya Finansial (SMF).

Pada 2016, pemerintah memberikan alokasi dalam APBN untuk kebutuhan perumahan Rp24,4 triliun untuk 21.763 rumah susun dan 158.367 bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya. Pengadaan tersebut menjadi 13.253 rumah susun dan 108.000 bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya pada 2017.

Pemerintah juga memberikan bantuan pembiayaan untuk PPDPP pada 2016 sebesar Rp9,2 triliun untuk 83.493 rumah tangga Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan pada 2017 sebanyak Rp9,7 triliun untuk 175.000 rumah tangga Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Sementara itu, PT SMF hingga saat ini telah mendapatkan pembiayaan senilai Rp27,39 triliun, termasuk Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam APBN 2017 sebesar Rp1 triliun untuk pendanaan 570 ribu debitur yang setara dengan 570 rumah.

"Melalui instrumen APBN, kami harap bisa mendorong kebutuhan perumahan yang pertumbuhannya naik luar biasa dan daya beli masyarakat tidak merata. Tidak hanya kelompok pendapatan tidak merata, tapi antar daerah juga tidak merata," kata Sri Mulyani.(Ant)

Editor : Eben E. Siadari