Menkeu: Realokasi Subsidi BBM Tunjang Ekonomi Kerakyatan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Dalam kerangka ekonomi makro saat ini, Kementerian Keuangan menaati perintah Presiden Joko Widodo untuk memberikan realokasi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada sektor ekonomi kerakyatan terutama bagi swasembada pangan.

“Ini yang makanya perhatian pada sektor pertanian menjadi besar, karena ingin memastikan food security ini,” jelas Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro saat membuka Lokakarya Membangun Sinergi dalam Program Pembiayaan Mengangkat Ekonomi Rakyat  di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta pada Selasa (16/12).

Menurut Bambang, sesuai dengan arahan tim ekonomi Presiden Joko Widodo menyebut bahwa swasembada pangan dititik beratkan pada empat komoditas utama yaitu beras, jagung, kedelai, dan gula.  

Lokakarya yang diikuti oleh penandatanganan komitmen bersama ini bertujuan untuk bersinergi mencari alternatif terbaik dalam mendorong kemandirian ekonomi bagi pelaku usaha mikro, kecil, menengah, petani, nelayan, pekebun, dan lainnya.

Selain dengan realokasi subsidi bahan bakar minyak (BBM), pemerintah juga melakukan upaya penghematan belanja.

Pada sisi lain di sektor penerimaan negara, Presiden Joko Widodo meminta jajaran Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak pada 2015, karena menurut presiden terdapat potensi penerimaan pajak hingga mencapai Rp 1.200 triliun. Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo mengatakan Direktorat Jenderal Pajak, dalam sisa waktu menuju tutup tahun, dihadapkan pada tantangan berat untuk mencapai target penerimaan pajak sebesar Rp 1.072,3 triliun dalam APBN-P 2014. Padahal, realisasi penerimaan pajak hingga November 2014 baru mencapai Rp 812,1 triliun.

Dalam kaitannya dengan penerimaan negara, hasil pelebaran ruang fiskal tersebut akan digunakan untuk mendorong pembangunan infrastruktur dasar, termasuk yang mendukung program swasembada pangan.

Dalam pengelolaan swasembada pangan, para menteri di bawah kendali Menteri Koordinator Perekonomian, Sofjan Djalil pada Selasa (16/12) melakukan rapat terbatas mengenai pembahasan rincian dana untuk APBN Perubahan 2015 mendatang khususnya pada kementerian yang terkait sarana prasarana fisik dan infrastruktur.

“Yang paling penting adalah irigasi, karena punya tujuan tidak hanya untuk membantu petani yang merupakan kelompok masyarakat yang besar dari segi pekerjaan, tapi yang paling penting adalah mendukung atau mendorong swasembada,” kata Bambang.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, selain pembangunan dan perbaikan sistem irigasi, belanja pemerintah juga akan diarahkan penyediaan pupuk, benih, dan mekanisasi pertanian. “Jadi nanti kalau dilihat, belanja pertanian itu akan fokus pada empat ini,” kata Bambang.

Bambang menilai pertanian di Indonesia cocok dilakukan intensifikasi pertanian karena terbatasnya lahan, oleh karena itu pengembangan dan perbaikan infrastruktur pertanian akan dia komunikasikan dengan Menteri Pertanian, dan  Menteri Agraria.

“Ekstensifikasi itu menambah lahan, dalam situasi seperti ini, akan sangat sulit. Lahan yang ada saja berkurang, boro-boro nambah lahan, lahan produktif yang ada di-convert menjadi perumahan, jadi ekstensifikasi ini almost impossible,” kata Bambang.

Selain dari infrastruktur pertanian, Bambang mengungkapkan peran lembaga keuangan mikro di Indonesia dalam mendorong pengembangan ekonomi dengan memberikan kredit kecil dan layanan bisnis lainnya untuk masyarakat yang tidak dijangkau oleh lembaga keuangan formal.

Koperasi memiliki peran strategis karena tidak hanya untuk sektor kesejahteraan dari segi finansial bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah, tetapi mampu menyediakan modal bagi sektor Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM).

Bambang mengutarakan UMKM memiliki potensi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja, yakni sekitar 97 persen. Selain itu, UMKM juga memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB). “(yaitu) Sekitar 60,3 persen dari total PDB di tahun 2013,” Bambang mengakhiri penjelasannya. (Ant/kemenkeu.go.id).

Editor : Eben Ezer Siadari