Menkeu: Serapan Anggaran Kemenkopolhukam Rp 113,5 Triliun

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia, Bambang Brodjonegoro, menyampaikan besaran realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian koordinator Politik, Hukum dan Keamanan tahun 2015 terserap Rp 113,5 triliun atau sekitar 51,1 persen.

“Untuk realisasi 2015, perkembangan sampai dengan 31 Agustus dari Rp 222 triliun anggaran untuk kementerian di bawah Polhukam sudah terserap Rp 113,5 triliun atau sekitar 51,1 persen,” kata Bambang dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Menteri Keuangan RI, Menteri Hukum dan HAM, Menko serta Menteri dan Pimpinan Lembaga di Bidang Polhukam serta di Bidang Kemaritiman, di Komplek Parlemen, Jakarta, hari Rabu (9/9).

Menurut Menkeu, untuk kementerian di bawah koordinator Politik, Hukum dan Keamanan besaran belanjanya kalau dibandingkan dengan kementerian koordinator yang lain adalah 28,6 persen atau ketiga yang terbesar setelah Pembangunan Manusia Kebudayaan dan Perekonomian.

“Di dalam Polhukam yang besar adalah Kementerian Pertahanan Rp 95,9 triliun, Polri Rp 67,2 triliun, Kementerian Hukum dan HAM Rp 10,13 triliun, kemudian kementerian luar negeri Rp 7,3 triliun,” katanya.

Untuk realisasi 2015, lanjut Bambang, perkembangan sampai dengan 31 Agustus dari Rp 222 triliun anggaran untuk kementerian di bawah Polhukam sudah terserap Rp 113,5 triliun atau sekitar 51,1 persen.

“Nah di dalam beberapa kementerian kita lihat untuk kementerian koordinator sudah 62 persen, Polri sudah hampir 61 persen. Kemudian Mahkamah Agung, PPATK, dan Kejaksaan sudah 57,6 persen,” katanya.

Menurut data Menkeu, Kementerian Pertahanan yang paling besar yakni 52,4 persen, Kementerian luar negeri sudah 46,7 persen, Kementerian Hukum dan HAM 43,4 persen, kemudian yang lain Kemendagri 13,1 persen.

“Kalau kita lihat di 2016, yang ada di dalam nota keuangan pagunya adalah sebesar Rp 223,5 triliun, terdiri dari Kemenhan  yang paling besar Rp 95,92 trilun, Polri Rp 67,2 triliun, Kementerian Hukum dan HAM Rp 10,13 triliun, Mahkamah Agung Rp 8,9 triliun, Kementerian luar negeri Rp 7,3 triliun, Kominfo Rp 5,2 triliun, Kemendagri Rp 4,9 triliun, Kejaksaan Rp 4,7 triliun, kemudian yang lain kebanyakan lembaga,” kata Bambang.

Kemaritiman

Sementara itu, untuk tahun 2016 Koordinator Bidang Kemaritiman mendapatkan pagu belanja 10,3 persen. “Paling kecil di antara semua koordinator karena yang paling besar adalah Kementerian Perhubungan Rp 50,2 triliun,” katanya.

“Kementerian Kelautan dan Perikanan Rp 15,8 triliun, Kementerian ESDM Rp 8,9 triliun, dan Kementerian Pariwisata Rp 5,6 triliun. Kalau kita lihat perkembangan realisasi belanja 2015, maka kita lihat posisi per 31 Agustus yang sudah dibelanjakan adalah Rp 15,5 triliun dari pagu Rp 93,16 triliun atau sekitar 16,6 persen,” kata Bambang.

Dari kementerian-kementerian tersebut, lanjut Bambang, Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah keluar belanjanya sebesar 28,2 persen, Pariwisata 15,2 persen, Perhubungan 15,1 persen, ESDM 14,9 persen dan Kementerian Koordinator 12,8 persen.

"Sedangkan untuk tahun 2016, pagu untuk seluruh bidang Kemaritiman adalah Rp 80,75 triliun, terdiri dari Perhubungan Rp 50,16 triliun, Kelautan dan Perikanan Rp 15,8 triliun, ESDM Rp 8,9 triliun, Pariwisata Rp 5,6 triliun, dan Kementerian Koordinator Rp 250 miliar,” kata Menkeu.

Editor : Eben E. Siadari