Menkeu: SPAN Tingkatkan Transparansi Keuangan Daerah

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, memastikan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) yang baru diluncurkan pada April 2015 sangat bermanfaat untuk meningkatkan transparansi dalam manajemen keuangan negara.

"Dengan menggunakan model SPAN, kami akan terus memperbaiki manajemen perencanaan, perbendaharaan, pajak, bea tarif dan cukai," kata Menkeu dalam sambutan pembukaan seminar internasional terkait implementasi SPAN di Jakarta, hari Rabu (11/11).

Menkeu menambahkan sistem ini juga merupakan cara yang akurat dan tepat waktu untuk melayani ribuan satuan kerja dalam hal pengawasan transaksi pembelanjaan serta mendukung penelusuran audit secara otomatis.

"Kami telah mengembangkan SPAN untuk mendukung penerapan sistem akuntansi berbasis akrual, dan kami meminta kementerian lembaga untuk menggunakan SPAN untuk menjaga penyerapan anggaran," katanya.

SPAN menyediakan pelaporan dalam waktu yang sebenarnya (real time) dan proses akuntansi yang disediakan memungkinkan kementerian lembaga untuk mengawasi batas pembelanjaan, pemenuhan komitmen serta penyiapan perencanaan pengeluaran ke depan.

Sistem yang menjadi bagian dari reformasi keuangan negara ini telah diimplementasikan di 182 kantor pelayanan perbendaharaan negara serta bermanfaat untuk mengatur transaksi keuangan di 24.000 unit perbelanjaan seluruh Indonesia.

Pembangunan SPAN telah didukung oleh banyak lembaga donor termasuk di antaranya Bank Dunia, pemerintah Belanda, Uni Eropa, pemerintah Swiss, USAID serta Departemen Perdagangan dan Luar Negeri Kanada.

Direktur Wilayah Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo Chaves menambahkan pemanfaatan SPAN bisa memperbaiki perencanaan kebijakan dan pengawasan pembelanjaan negara yang lebih efektif serta manajemen keuangan yang akuntabel.

"Dengan belanja yang lebih baik, pemerintah bisa mengalokasikan lebih banyak dana untuk program-program pengurangan kemiskinan dan berbagi kesejahteraan secara lebih merata di seluruh Indonesia," katanya.

Namun Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Haryowiryono mengakui sistem ini masih memiliki kelemahan sebelum pemerintah daerah bisa mengaplikasikan dan memanfaatkan SPAN lebih efektif untuk percepatan pencairan anggaran.

"Satu hal lain yang memerlukan perhatian adalah sinyal di daerah masing-masing. Karena ini adalah web base, kuat lemahnya sinyal menjadi menentukan, karena di kota besar tidak ada masalah. Tapi kami mencoba untuk memperkuat sinyal dengan kerja sama dengan provider," katanya.

Secara keseluruhan, SPAN menyediakan berbagai fungsi seperti tersedianya pusat data sentral dari transaksi keuangan pemerintah yang komprehensif yang mencakup seluruh proses keuangan termasuk penyiapan anggaran di awal, komitmen, belanja pengeluaran dan akuntansi. (Ant)

Editor : Eben E. Siadari