Menko Polhukam Datangi Balai Kota untuk Makan Siang dengan Ahok

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan pada hari Rabu (2/12) ini mendatangi Balaikota DKI Jakarta, Jalan Merdeka Selatan, untuk makan bersama dengan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

"Makan siang saja sama Pak Ahok," kata Luhut, seusai menemui Ahok di Balaikota.

Selain itu, Luhut pun membantah saat namanya disinggung dalam soal RS Sumber Waras hingga kasus pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden terkait saham PT Freeport yang diduga dilakukan oleh Ketua DPR, Setya Novanto.

"Ah, enggak ada urusan itu. Enggak ada, enggak ada, saya merasa enggak begitu-gitu. Tunggu saja MKD (Majelis Kehormatan DPR). Kalau dipanggil, ya datang. Diomongin, dijawab. Kami betul-betul makan," kata dia.

Kedua pejabat negara itu bertemu sekitar pukul 12:40 WIB hingga pukul 13:20 WIB. Selama hampir satu jam itu, baik Luhut maupun Ahok menyangkal mendiskusikan hal penting. Sebaliknya, mereka mengaku hanya bertemu untuk makan siang.

"Pak Luhut sama saya kan mirip-mirip, suka makan daging, yang salah masak saja tetap enak," timpal Ahok yang berjalan di belakangnya.

Keduanya sempat berhenti sebentar melayani sejumlah pertanyaan awak media massa. Namun, keduanya kembali berkelit telah membahas urusan negara.

"Benar-benar enggak ada apa-apa. Makan saja. Masa saya bohong sama kamu. Sudah lama soalnya janjian makan, cuma enggak jadi-jadi," katanya.

Ahok Tak Bersalah Pembelian Lahan RS Sumber Waras

Sementara itu, Luhut Binsar Panjaitan merasa yakin Ahok tidak bersalah dalam pembelian yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta terhadap lahan seluas 3,6 hektare milik RS Sumber Waras di kawasan Grogol, Jakarta Barat.

"Enggak, baik-baik saja semua. Tadi sudah dijelasin Pak Ahok. Enggak ada. Saya lihat enggak ada masalah," kata Luhut di Balaikota DKI Jakarta.

Selain itu, kata Luhut, tidak ada intervensi dari Presiden Joko Widodo  atau Jokowi terkait proses pembelian yang sedang diusut oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu.

"Tidak ada Presiden ikut campur. Mana Presiden ikut campur gitu-gituan. Pak Presiden sesuai sama aturan saja, kok, yang saya tahu," kata dia.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksa (LHP) BPK 2014, proyek pengadaan tanah RS Sumber Waras terindikasi lebih bayar senilai Rp 191 miliar. Nilai itu didapat dari selisih harga Rp 756,5 miliar dikurangi Rp 564,3 miliar. Terkait kasus itu, Ahok pun sudah dimintai keterangan oleh pihak BPK.

Editor : Sotyati