Menko Polhukam: Simposium 1965 Bukan Hidupkan Paham PKI

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan acara Simposium Nasional yang mengangkat tema “Membedah Tragedi 1965, Pendekatan Kesejarahan” bukan untuk menghidupkan paham Partai Komunis Indonesia.

Menurutnya, reaksi publik yang beranggapan demikian salah. “‎Banyak reaksi yang menyebut acara simposium itu dipengaruhi oleh PKI. Tapi saya katakan sekali lagi, ini sangat jernih melihat ini. Kita ini bangsa besar, kita harus jernih melihat masa lalu kita,” ujar Luhut saat memberikan kata sambutan dalam acara simposium nasional di Hotel Aryaduta‎, Jakarta Pusat, hari Senin (18/4).

Dalam kesempatan itu, Luhut juga mengaku kesulitan menyelenggarakan acara Simposium Nasional. Namun, dia menegaskan, acara ini perlu diselenggarakan agar pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia bisa segera dituntaskan.

“Untuk proses sampai di sini, bukanlah hal yang mudah. Beberapa kali pertemuan untuk melaksanakan kegiatan ini. Terus terang, saya pribadi, pelanggaran HAM harus dituntaskan,” katanya.

Bukan hanya itu, dia pun menegaskan, acara tersebut sudah dilaporkan dan sepengetahuan oleh Presiden Joko Widodo.

“Saya lapor ke Presiden untuk acara ini dan Presiden pun setuju,” tutur Luhut.

Selain Luhut, beberapa pejabat negara yang terlihat menghadiri acara pembukaan Simposium Nasional adalah

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti, Jaksa Agung H.M. Prasetyo, dan beberapa akademisi lainnya.

Selain itu beberapa tokoh seperti Sekjen Golkar Idrus Marham, Sekjen Demokrat Hinca Pandjaitan, kemudian seorang jenderal yang juga saksi sejarah Sintong Hamonangan Pandjaitan, kemudian istri dari almarhum Abdurrahman Wahid, Sinta Nuriyah Wahid, serta Buya Syafii Maarif.

Editor : Bayu Probo