Menko: Sektor Maritim Terkendala Krisis Listrik

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM -  Menteri Koordinator Maritim, Indroyono Soesilo, mengatakan pihaknya berkoordinasi segera dengan pihak terkait untuk mengatasi krisis listrik yang sangat krusial  menunjang infrastruktur, khususnya kemaritiman.

“Pembangkit listrik kita yang tempo hari sampai lebih dari 22 ribu megawatt, itu kira-kira kandungan lokalnya hanya 22 persen padahal yang dibutuhkan kementerian perindustrian sampai 50 persen,” kata Indroyono seusai menggelar pertemuan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) di Kantor Kementerian Bidang Perekonomian pada Jumat (19/12) di Gedung Sawala, Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, dia mengaku diminta Menko Perekonomian  mengoptimalkan kandungan konten lokal untuk pembangunan kilang minyak dan galangan kapal. Selain itu, konten lokal juga mesti digenjot untuk pembangunan listrik.

Rapat KPPIP dihadiri Menko Perekonomian, Sofjan Djalil dan Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro.  KPPIP dibentuk berdasar pada Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas yang berdampak signifikan terhadap perekonomian di tingkat pusat maupun daerah.

Presiden membentuk Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), yang diketuai oleh Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, dengan anggota Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Beberapa waktu lalu, Kementerian Perindustrian mengeluhkan bahwa di daerah industri produk manufaktur pembangkit listrik didatangkan dari luar negeri, padahal Menteri Perindustrian Saleh Husin diberi mandat oleh Presiden Joko Widodo untuk menggunakan produk dalam negeri.

Dalam proyek pembenahan infrastruktur yang dicanangkan Pemerintahan Kabinet Kerja pengadaan 35 ribu megawatt listrik di seluruh Indonesia harus tercapai dalam lima tahun kerja presiden dan wakilnya.

Indroyono menyadari bahwa di luar Pulau Jawa saat ini masih ada beberapa daerah  yang kekurangan listrik, oleh karena itu nantinya akan membicarakan hal tersebut dengan kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Salah satu cara, menurut Indroyono yang akan dilakukan yakni menggaet beberapa perusahaan manufaktur besar dalam negeri yang terbagi dalam dua kelompok.

“Yaitu kelompok manufaktur dan EPC (Engineering Procurement Company), dan kelompok yang EPS (Engineering Procurement Services) nah itu ternyata jawabannya mudah kemampuan mereka harus ditingkatkan karena kalau tidak proyek 400 juta dolar semuanya dihasilkan dari kontraktor luar negeri,” Indroyono mengakhiri penjelasannya.

Perusahaan berkategori EPC adalah yang membuat atau memasok proses industri di suatu negara itu kelompok manufaktur yang membuat trafo, dinamo atau generator, sementara EPS adalah melayani produk purna jual untuk industri.

Editor : Eben Ezer Siadari