Menko Sofyan Cari Akal Agar DPR Setujui PMN BUMN

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Sofyan Djalil masih memikirkan mekanisme lain agar Penyertaan Modal Negara Badan Usaha Milik Negara (PMN BUMN) dapat 100 persen disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Kita harus cari jalan lain. Jadi bagaimana tujuan tercapai dengan PMN yang hanya disetujui tidak seluruhnya," kata Menko seusai menghadiri acara konferensi bertema New Light or False Dawn? yang diselenggarakan oleh The Economist  di Hotel Shangri La, Jakarta, Rabu (11/2).

Beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) gagal mendapat suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) setelah Komisi VI DPR RI pada Rabu (11/2) dini hari WIB menggelar rapat tertutup dan hanya menyetujui 27 dari 35 BUMN untuk diberi PMN dengan total 37 triliun rupiah.

BUMN yang usulannya ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) antara lain PT Bank Mandiri Tbk dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI).

Ada juga BUMN yang mendapat PMN lebih rendah dari usulan sebelumnya. Misalnya PT Aneka Tambang Tbk (Antam), yang dipotong lebih dari setengahnya.

Menko Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan, ada beberapa BUMN yang memiliki kepentingan mendesak seperti PT. Aneka Tambang (Antam) Tbk, yang membutuhkan dana untuk pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian, atau smelter.

Sofyan mengungkapkan agak terganggu dengan DPR yang hanya menyetujui sebagian PMN dari seluruh BUMN yang diajukan pemerintah.

Komisi VI DPR-RI menyetujui usulan penyertaan modal negara (PMN) kepada 27 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN-P)  2015 senilai Rp37,276 triliun.

"Dari 35 BUMN yang diusulkan, Komisi VI memutuskan menyetujui suntikan dana PMN kepada 27 perusahaan, dengan berbagai catatan dan rekomendasi," kata Ketua Komisi VI DPR Achmad Hafisz saat Rapat Kerja Pengesahan PMN dengan Menteri BUMN Rini M Soemarno di Gedung MPR/DPR-RI, Jakarta, Rabu (11/2) dini hari WIB.

Menurut Hafisz, kucuran dana sebesar Rp37,276 triliun terdiri atas Rp36,07 triliun dalam bentuk PMN tunai (cash) dan Rp1,206 triliun nontunai. 

Editor : Eben Ezer Siadari