"Menkumham Buat Kesan Jokowi Tukang Adu Domba”

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Yusril Ihza Mahendra menilai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly telah menimbulkan kesan Pemerintahan Presiden Joko Widodo sebagai tukang adu domba partai politik (parpol) demi meraih keuntungan sendiri.

“Yasonna telah membuat kesan Pemerintahan Jokowi itu tukang adu domba parpol demi keuntungan diri sendiri memperkuat dukungan terhadap Koalisi Indonesia Hebat, kesan seperti itu tidak baik bagi Pemerintahan Jokowi, terlebih PDI Perjuangan," kata Yusril dalam siaran pers yang diterima satuharapan.com, di Jakarta, Kamis (12/3).

Oleh karena itu, menurut dia, sebaiknya Presiden Joko Widodo segera mengevaluasi kinerja Menkumham Yasonna. Karena menurut dia, politisi PDI Perjuangan tersebut sudah dua kali melakukan kesalahan dalam menyikapi konflik internal partai politik.

“Kesalahan pertama dalam mengesahkan kubu Romi (Romahurmuziy) di PPP, kini Menkumham bakal bikin kesalahan lagi dengan surat ke DPP Golkar yang mengisyaratkan akan mengakui kubu Agung Laksono,” ujar sosok yang merupakan kuasa hukum Golkar kubu Aburizal Bakrie itu.

Dia melanjutkan, mumpung Menkumham belum mengeluarkan surat keputusan terkait pengesahan Golkar kubu Agung Laksono, sebaiknya Presiden Jokowi segera mengambil tindakan. Menurut Yusril hal tersebut agar mencegah kesalahan tidak terulang kembali.

Yusril pun mengingatkan PDI Perjuangan akan rasa sakit diadu domba. Karena, kata dia, PDI Perjuangan sudah pernah mengalami betapa sakitnya diadu domba oleh pemerintah yang lebih mendukung kubu Suryadi daripada kubu Megawati Soekarnoputri, pada tahun 1996.

“Apa yang pernah dialami di masa lalu itu jangan diulangi ketika kini PDI Perjuangan menjadi partai penguasa, PDI Perjuangan harus berjiwa besar," kata Yusril.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja