Ahok Petik Hikmah di Balik Kisruh APBD

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok tak menganggap kisruh anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) antara eksekutif dan legislatif sebagai hal yang negatif.

Perseteruannya dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) justru dipandang sebagai pembelajaran yang baik. Menurutnya, baik eksekutif dan legislatif akan sama-sama menjalankan fungsinya dengan baik pascakisruh ini berlangsung.

Dijelaskan Ahok, apabila tidak ada kesepakatan Peraturan Daerah atau Perda (pembahasan eksekutif dan legislatif), APBD 2015 akan menggunakan Peraturan Gubernur (Pergub). Dengan Pergub, Ahok memastikan DPRD akan menjalankan fungsi pengawasannya secara lebih intensif.

“Dengan cara seperti ini tentu oknum DPRD iri-irian. Makanya saya yakin APBD 2015 kalau nanti tidak ada kesepakatan, nanti akan menggunakan Pergub. Pergub itu akan disahkan oleh Mendagri dan akan diawasi gila-gilaan oleh DPRD. Fungsi DPRD akhirnya berguna,” ujar Ahok saat ditemui di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (12/3).

Sementara itu, Kemendagri menurut Ahok juga lebih hati-hati memeriksa berkas APBD yang diajukan oleh Pemprov.

“Itu yang saya katakan dulu oknum SKPD dan DPRD sama-sama ada silumannya. Cuma dulu kalau diterima ketik masuk APBD dari DPRD nggak pernah ada yang ribut dan Kemendagri setuju saja. Makanya saya sekarang seneng karena ada yang ribut, Kemendagri jadi lebih hati-hati. Karena Kemendagri juga sudah sadar DPRD akan ngamuk dan periksa habis,” Ahok menambahkan.

Selama tujuh hari kerja, dihitung sejak pengembalian berkas APBD yang telah dievaluasi dari Kemendagri kemarin, eksekutif dan legislatif akan merumuskan kembali poin-poin yang menjadi pertimbangan koreksi. 

Editor : Sotyati