Politisi PDIP Siap Potong Tunjangan Demi Rp 1 T untuk Parpol

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Politisi PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko menilai wacana Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menggelontorkan dana sebesar Rp 1 triliun dari APBN untuk partai politik (parpol) harus memiliki syarat.

Pertama dana untuk parpol diberikan dengan syarat ada pemotongan terhadap tunjangan-tunjangan, seperti tunjangan reses, tunjangan aspirasi, dan lain-lain. Namun sebelumnya hal ini harus dapat diterima oleh anggota-anggota partai yang duduk di lembaga legislatif baik di DPR maupun DPRD.

"Saya bersedia jika potongan tersebut mencapai 50 persen dari tunjangan yang diterima," ujar Budiman dalam siaran pers yang diterima satuharapan.com, di Jakarta, Kamis (12/3).

Kedua, kata dia, dana untuk parpol diberikan dengan syarat pelembagaan. Ada jaminan penggunaan anggaran tersebut dapat diawasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga dana ditujukan bukan untuk mendanai kegiatan-kegiatan politik dalam rangka suksesi berupa gelaran Pemilihan Kepala Daerah, Pemilu Legislatif dan agenda internal partai  (Rapat-rapat partai).

Namun, menurut dia, digunakan untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat, mengenai nilai-nilai kebangsaan,  kenegarawanan dan pelatihan-pelatihan lain yang berguna bagi masyarakat. Seperti pelatihan pertanggungjawaban penggunaan keuangan negara, pemberdayaan dan sebagainya. "Sehingga daya jangkaunya lebih luas tidak terbatas pada kader partai," kata Budiman.

Keempat, Budiman melanjutkan, dana diberikan kepada partai yang dengan sungguh-sungguh melakukan rekruitmen kader secara bertahap dan terukur, pendataan anggota secara berkala, dan mampu mengumpulkan iuran anggota. Sehingga politisi PDI Perjuangan itu berharap dana untuk parpol tersebut benar-benar diberikan kepada partai/istitusi/organisasi yang bersungguh-sungguh.

"Dengan demikian rekruitmen, pendataan, iuran anggota menjamin partai melakukan agenda-agenda pengorganisasian dengan baik. Selain membangun tradisi rekruitmen kader yang disiplin, juga akan membantu partai mempertanggungjawabkan kualitas kader partai," ujar dia.

Kelima, kata Budiman, dana tersebut juga harus disesuaikan dengan perolehan kursi atau perolehan suara di tiap tingkatan.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja