Menkumham Ingin Narapidana Paham Empat Pilar MPR
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly mendatangi pemimpin Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI guna membahas kerja sama sosialisasi Empat Pilar MPR. Dia pun menyatakan siap memanfaatkan seluruh lembaga yang ada untuk sosialisasi hingga ke daerah-daerah.
"Nanti ada memorandum of understanding (MoU, nota kesepahaman) untuk sosialisasi di Kemenkumham dan daerah-daerah. Kemenkumham itu besar, 44.000 (karyawan) di setiap kabupaten dan kota," kata Menteri Yasonna di Lantai 9 Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/3).
Tidak hanya menyasar karyawan, Empat Pilar MPR yang dipelopori oleh Mantan Ketua MPR almarhum Taufiq Kiemas itu juga akan disosialisasikan bagi narapidana. Yasonna mengharapkan para narapidana mampu memahami empat pilar yang terdiri atas Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.
"Tidak hanya di kantor wilayah, bila perlu di lembaga pemasyarakatan (lapas). Untuk refreshing," kata Menkumham.
Kerja sama sosialisasi Empat Pilar MPR ini memang mulai semakin dikembangkan MPR. Bila dulu hanya MPR yang turun ke masyarakat, kini lembaga negara mulai ikut serta membantu MPR.
Bahkan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dan pemimpin lainnya berwacana memunculkan lembaga khusus untuk itu. Sebab, menurut dia, lembaga serupa dulu pernah dibentuk oleh pemerintah, untuk membudayakan Pancasila bernama Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7).
"Kita berharap agar untuk memenuhi janji-janji kebangsaan itu, ada lembaga tersendiri nantinya. Seperti dulu ada BP7," kata Zulkifli.
Pertemuan Menkumham dengan pemimpin MPR berlangsung sejak pukul 12.00 hingga 13.10. Dalam pertemuan hadir Menkumham Yasonna, Ketua MPR Zulkifli, Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Oedang, dan Ketua Badan Sosialiasi MPR Ahmad Basarah.
Editor : Sotyati
Program ULD Serap 770 Penyandang Disabilitas
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Kementerian Ketenagakerjaan mengungkapkan, hingga Oktober 2024 program Un...