Menlu Palestina: Hamas Tak Dapat Jadi Bagian Pemerintahan untuk Saat Ini

RAMALLAH, SATUHARAPAN.COM-Menteri Luar Negeri Otoritas Palestina (PA), Riyad al-Maliki, mengatakan pada hari Rabu (28/2) bahwa dia yakin Hamas memahami mengapa mereka tidak boleh menjadi bagian dari pemerintahan baru di wilayah Palestina.

Berbicara sehari sebelum perwakilan Hamas dan faksi politik Fatah yang mendominasi PA bertemu di Moskow untuk membicarakan pembentukan pemerintahan Palestina yang bersatu, Maliki meremehkan peluang mereka untuk sukses dan mengatakan pada konferensi pers bahwa pemerintahan “teknokratis” diperlukan, tanpa kelompok teror Islam.

“Saat ini bukan waktunya untuk membentuk pemerintahan koalisi nasional,” kata Maliki. “Saat ini bukan waktunya bagi pemerintahan di mana Hamas akan menjadi bagiannya, karena jika ini terjadi, maka mereka akan diboikot oleh sejumlah negara, seperti yang terjadi sebelumnya,” katanya kepada asosiasi koresponden PBB.

“Kami tidak ingin berada dalam situasi seperti itu. Kami ingin diterima dan terlibat penuh dengan komunitas internasional,” jelasnya.

Pada hari Senin, Perdana Menteri PA, Mohammad Shtayyeh, mengumumkan pengunduran diri pemerintahannya, dengan alasan perlunya perubahan setelah perang Israel-Hamas di Gaza berakhir.

Sebuah keputusan dari Presiden PA, Mahmoud Abbas, menyatakan pemerintah akan tetap menjabat dalam kapasitas sementara sampai pemerintahan baru terbentuk.

Maliki mengatakan prioritasnya adalah melibatkan komunitas internasional untuk membantu memberikan bantuan darurat kepada warga Palestina, dan kemudian memikirkan bagaimana Gaza dapat dibangun kembali.

Kampanye Israel di Gaza dipicu pada tanggal 7 Oktober, ketika ribuan teroris pimpinan Hamas menyerbu ke Israel selatan dalam serangan brutal yang menyebabkan sekitar 1.200 orang tewas, sebagian besar dari mereka adalah warga sipil, dan menculik 253 lainnya, sambil melakukan kekejaman termasuk pemerkosaan dan penyiksaan.

Pemerintah Israel telah berjanji untuk melenyapkan kelompok teror tersebut, yang telah menguasai Gaza sejak menggulingkan PA yang dipimpin Fatah dalam kudeta berdarah tahun 2007.

Maliki, yang berada di Jenewa untuk menghadiri Dewan Hak Asasi Manusia PBB, mengatakan ia berharap dukungan Hamas terhadap pemerintah teknokratis akan muncul dari perundingan persatuan yang dijadwalkan berlangsung pada hari Kamis (29/2) di Moskow, meskipun kemungkinan besar tidak akan tercapai.

“Tentu saja kami tidak mengharapkan keajaiban terjadi hanya dalam pertemuan sederhana di Moskow, namun saya yakin pertemuan di Moskow harus segera disusul dengan pertemuan-pertemuan lain di kawasan,” katanya.

Meskipun Amerika Serikat mendukung tujuan Israel menghancurkan Hamas, Maliki mengindikasikan bahwa Fatah masih terbuka untuk bekerja sama dengan kelompok teror tersebut.

“Nanti, kalau situasinya sudah tepat, barulah kami bisa mempertimbangkan opsi itu. Namun hal pertama yang harus dilakukan adalah bagaimana menyelamatkan situasi tersebut. Bagaimana menyelamatkan nyawa warga Palestina yang tidak bersalah. Bagaimana menghentikan perang gila ini dan bagaimana bisa melindungi rakyat Palestina,” katanya.

“Itulah mengapa saya pikir Hamas harus memahami hal ini, dan saya yakin mereka mendukung gagasan untuk membentuk pemerintahan teknokratis saat ini.”

“Pemerintahan yang terdiri dari para ahli, individu-individu yang berkomitmen penuh untuk mengambil alih kendali dan tanggung jawab pada periode ini – masa yang sulit – dan untuk membawa seluruh negara ke dalam masa transisi menuju situasi yang stabil di mana, pada tingkat yang sama, pada akhirnya, kita mungkin bisa memikirkan pemilu… (yang) akan menentukan jenis pemerintahan yang akan memerintah negara Palestina nanti.”

Para analis menolak perombakan pemerintahan Otoritas Palestina dan menyebutnya sebagai upaya Abbas untuk mendahului tuntutan reformasi AS yang bertujuan untuk “merevitalisasi” pemerintahan Palestina agar dapat mengambil kendali atas Gaza setelah pertempuran berakhir. Beberapa orang berpendapat bahwa pemerintahan baru akan tetap berada di bawah kendali Abbas, seorang pemimpin yang sangat tidak populer dan sudah lanjut usia yang menolak mengadakan pemilu sejak 2009.

Hamas dan PLO

Berbicara di Munich awal bulan ini, Shtayyeh mengatakan Fatah siap untuk membahas membawa Hamas kembali ke Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), badan perwakilan resmi Palestina, tetapi hanya jika memenuhi persyaratan tertentu.

“Agar Hamas menjadi anggota PLO, harus ada prasyarat yang harus diterima Hamas – platform politik PLO, pemahaman tentang isu perlawanan dan kami menyerukan perlawanan rakyat dan tidak ada yang lain,” dia berkata.

Hamas dan kelompok Jihad Islam yang lebih kecil mengatakan mereka mencari tempat di PLO, namun organisasi tersebut harus direformasi agar sejalan dengan penolakan mereka terhadap Israel.

Israel telah menunjuk kemungkinan persatuan PA-Hamas sebagai alasan mengapa badan tersebut tidak dapat mengambil kendali atas Gaza setelah pasukannya ditarik keluar.

Menurut Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas, perang di Gaza telah menewaskan sedikitnya 29.954 orang di sana, sebagian besar dari mereka adalah korban jiwa. wanita dan anak-anak. Jumlah tersebut, yang tidak membedakan antara warga sipil dan kombatan, tidak dapat diverifikasi secara independen.

Pasukan Pertahanan Israel mengatakan 242 tentara tewas dalam pertempuran melawan Hamas di Jalur Gaza. Dikatakan bahwa tentara telah membunuh sekitar 12.000 pejuang pimpinan Hamas di Jalur Gaza, selain sekitar 1.000 teroris yang terbunuh di Israel pada tanggal 7 Oktober dan beberapa hari setelahnya. (AFP/ToI)

Editor : Sabar Subekti