Menlu: RI Belum Batalkan Rencana Gabung dengan TPP

Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi (kedua kiri), Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu (kanan), Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan (kiri), dan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kedua kanan) berbincang saat akan mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/1). Rapat kerja tersebut membahas perkembangan hubungan Bilateral RI-Australia pascapenghentian sementara kerja sama bidang pertahanan dan peristiwa yang terkait dengan isu separatisme OPM. (Foto: Antara)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Berbeda dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menyatakan Indonesia tidak akan membatalkan rencana keikutseraan pada kesepakatan dagang Trans Pacific Partnership (TPP), dua anggota kabinet mengatakan masih terbuka bagi RI untuk membicarakannya kembali.

“Kita akan membicarakannya lagi. Masih ada berbagai kemungkinan. Negara-negara lainnya akan merundingkannya," kata Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi pada hari Kamis (26/1), dilansir dari The Australian.

Secara terpisah, mantan Menteri Perdagangan, Thomas Lembong, yang kini menjabat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), mengatakan ia 'terbuka untuk diskusi dan berdialog' dengan Australia untuk mencari upaya agar kesepakatan tetap berlangsung.

Lembong mengatakan walau Indonesia berfokus untuk merampungkan kesepakatan bilateral dengan Uni Eropa dan Australia, kemajuan TPP juga tetap dipantau.

“Saya telah membaca komentar (mantan) Menteri Perdagangan Australia yang meminta Tiongkok dan Indonesia menggantikan AS. Saya belum sempat berbicara dengan dia, tetapi saya terbuka untuk berdiskusi dan berdialog," kata dia.

Menlu Retno mengatakan jalan atau tidaknya TPP perlu mempertimbangkan klausul TPP itu sendiri yang mengatakan TPP tidak dapat diimplementasikan kalau perekonomian negara yang tidak meratifikasi mencapai 80 atau 85 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) keseluruhan.

Menurut Retno, PDB AS mencapai 60 persen dari total PDB negara yang tergabung dalam TPP. Ia menambahkan, jika TPP diputuskan akan dilanjutkan, harus ada negosiasi ulang.

TPP beranggotakan 12 negara sebelum AS mengundurkan diri, yaitu Singapura, Brunei, Selandia Baru, Cile, AS, Australia, Peru, Vietnam, Malaysia, Meksiko, Kanada, Jepang.