Menlu RI Serukan Kepemimpinan Yang Inklusif untuk Perdamaian Dunia

PBB, SATUHARAPAN.COM-Dalam Debat Terbuka Tingkat Tinggi Dewan Keamanan PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa) bertema “Leadership for Peace: United in Respect of the UN Charter, In Search of a Secure Future", Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno LP Marsudi, menyerukan pentingnya kepemimpinan global untuk mencapai perdamaian, terutama dalam konflik yang berkepanjangan seperti yang terjadi di Palestina.

Dalam pidatonya, Retno menyampaikan keprihatinannya bahwa perdamaian masih belum ditemukan bagi rakyat Palestina. Ia menyoroti penderitaan yang dialami oleh rakyat Palestina, dengan 41.000 orang terbunuh, jutaan orang terpaksa mengungsi, dan akses untuk bantuan kemanusiaan yang tertutup sepenuhnya. "Ketika kemanusiaan kita yang paling mendasar dipertanyakan, ini adalah gejala dari kegagalan kepemimpinan untuk perdamaian," katanya.

Menlu Retno menegaskan bahwa tidak akan ada perdamaian jika tidak ada penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah. Ia mengingatkan bahwa saat ini, dunia tengah menyaksikan potensi perang besar di Lebanon, di tengah keberadaan pasukan penjaga perdamaian UNIFIL.

Reformasi DK PBB

Dalam konteks ini, Retno menekankan pentingnya memulihkan kredibilitas dan kepercayaan terhadap Dewan Keamanan PBB. Reformasi Dewan Keamanan dianggap sebagai hal yang mendesak untuk memastikan kepemimpinan yang lebih efektif dalam menjaga perdamaian.

Menlu Retno menggarisbawahi dua poin penting dalam pidatonya: Pertama, pentingnya kepemimpinan yang demokratis untuk mencapai perdamaian. “Tidak ada yang lebih mendesak saat ini daripada penciptaan perdamaian di Gaza."

Menlu Retno menggarisbawahi pentingnya mencegah semakin memburuknya eskalasi konflik di kawasan, seperti yang saat ini terjadi di Lebanon. Oleh karenanya, diperlukan mekanisme pengambilan keputusan DK PBB yang lebih demokratis agar DK PBB dapat bertindak secara efektif guna merespon ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional.

Kedua, perlunya inklusivitas dan sinergi dalam pengambilan keputusan guna mencapai perdamaian. DK PBB harus mendorong penguatan kerja sama yang inklusif dengan badan PBB lainnya dan organisasi kawasan. Hal ini penting untuk memastikan keterwakilan kawasan serta negara-negara berkembang dalam berkontribusi bagi upaya perdamaian.

"Tanpa inklusivitas, perdamaian tidak akan pernah tercapai secara menyeluruh," tegas Menlu Retno.

Retno mengajak Dewan Keamanan untuk tidak perlu mencari jauh-jauh dalam mengejar masa depan yang aman. "Kita bisa mulai dari sini dan sekarang, dengan perdamaian untuk rakyat Palestina," katanya.

Pertemuan Tingkat Tinggi Dewan Keamanan PBB ini merupakan salah satu pertemuan utama Presidensi Slovenia di DK PBB bulan September 2024.

Pada awal pertemuan, DK PBB telah mengadopsi Presidential Statement yang menegaskan komitmen DK PBB untuk mengedepankan multilateralisme dan peran PBB, serta pentingnya pendekatan yang komprehensif dalam upaya bina damai.

Editor : Sabar Subekti