Menlu Serukan Kerja Sama Pulihkan Situasi Politik Thailand

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Marty Natalegawa menyerukan kepada Angkatan Bersenjata Thailand dan elemen sipil terkait, untuk menjalin kerja sama dalam pemulihan situasi politik di Thailand. Hal tersebut dilakukannya sebagai bagian masyarakat Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).

“Tanpa bermaksud mencampuri perkembangan dalam negeri Thailand, sebagai bagian masyarakat politik keamanan ASEAN, serta sesuai Piagam ASEAN yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang konstitusional, maka perkembangan di Thailand tersebut patut menjadi kepedulian Indonesia bersama ASEAN, ucap Marty, dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Kamis (22/5).

Menurutnya, Pemerintah Indonesia prihatin melihat perkembangan Thailand, atas pengambil-alihan pemerintahan oleh Angkatan Bersenjata pada Kamis (22/5), menyusul krisis politik yang berkepanjangan.

Marty pun menyampaikan, pihaknya akan berkomunikasi dengan Myanmar, selaku Ketua ASEAN, untuk menentukan langkah yang dapat membantu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemulihan situasi politik di Thailand.

"Perkembangan di Thailand perlu mendapat perhatian ASEAN," Marty menambahkan.

Bangkok Terlihat Sepi

Menurut laporan seorang wartawan BBC di Bangkok, Ibu Kota Thailand itu terlihat lebih sepi dari biasanya, karena semua sekolah diliburkan, sejak 23 hingga 25 Mei.

"Tetapi kegiatan warga pada umumnya berjalan seperti biasa," ia menambahkan.

Menurutnya, Pimpinan Angkatan Bersenjata Thailand yang melakukan kudeta hari ini telah memanggil 114 orang, termasuk mantan Perdana Menteri Thailand, Yingluck Shinawatra untuk melapor.

Sementara itu, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bangkok telah menganjurkan seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di sana agar menjauh dari tempat berkumpulnya massa, terutama saat malam hari.

WNI pun dianjurkan untuk tidak menggunakan pakaian berwarna kuning, merah, dan hitam agar tidak dicurigai sebagai anggota dari kelompok tertentu.

"Tidak meningkalkan tempat tinggal atau penginapan jika tidak ada keperluan mendesak, terutama pada malam hari," tulis KBRI Bangkok dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan Selasa (20/5).

Setelah kudeta, Pemerintah Thailand kini memberlakukan jam malam, dari pukul 22.00 hingga 05.00 waktu setempat. (bbc.co.uk/Ant).

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja