Menlu: Turki Dapat Terima Beberapa Warga Palestina Yang Dibebaskan oleh Israel

ANKARA, SATUHARAPAN.COM-Turki dapat menerima beberapa tahanan Palestina yang dibebaskan oleh Israel berdasarkan ketentuan kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas, Menteri Luar Negeri, Hakan Fidan, mengatakan saat berkunjung ke Qatar pada hari Minggu (2/2).

“Presiden kami telah menyatakan bahwa kami siap menerima beberapa warga Palestina yang dibebaskan... untuk mendukung kesepakatan tersebut,” kata Fidan pada konferensi pers di Doha.

“Turki, bersama dengan negara-negara lain, akan melakukan bagiannya dalam hal ini sehingga perjanjian gencatan senjata dapat tetap berlaku.”

Tahap pertama gencatan senjata di Gaza berpusat pada pembebasan 33 sandera Israel yang ditahan Hamas sebagai imbalan atas pembebasan sekitar 1.900 tahanan, sebagian besar warga Palestina, yang ditahan di penjara Israel.

Namun, banyak dari tahanan tersebut akan diasingkan secara permanen setelah dibebaskan.

Dari 183 tahanan yang dibebaskan selama pertukaran terakhir pada hari Sabtu (1/2), tujuh warga Palestina dan satu warga Mesir dideportasi.

Berbicara pada konferensi pers yang sama pada hari Minggu, Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, mengatakan bahwa ia dan Fidan terutama membahas "perkembangan di wilayah Palestina yang diduduki dan Suriah" selama pertemuan tertutup mereka.

Qatar adalah salah satu negosiator utama gencatan senjata Gaza, bersama Mesir dan Amerika Serikat.

Perdana Menteri Qatar meminta "semua pihak untuk menghormati semua ketentuan perjanjian dan memulai tahap kedua", yang dimaksudkan untuk menuntaskan pertempuran secara permanen.

Pertemuan Netanyahu dan Trump

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, akan mulai membahas tahap kedua kesepakatan tersebut saat ia bertemu dengan utusan Timur Tengah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, di Washington pada hari Senin, kata kantornya.

Tanggal untuk pembicaraan formal yang melibatkan mediator dan delegasi dari Hamas dan Israel belum ditetapkan, dengan tahap pertama yang berlangsung selama 42 hari akan berakhir bulan depan. (AFP)

Editor : Sabar Subekti