Mensos: Validasi Data Kendala Kartu Keluarga Sejahtera

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan validasi data menjadi masalah utama dalam pelaksanaan program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) selama ini. 

"Validasi baru bisa dilakukan kalau ada data, tetapi ini sulit sekali," kata Khofifah di Jakarta, Jumat (30/1).

Untuk memperoleh data baru, kata dia, memerlukan proses yang lama dan anggaran yang besar melalui sensus. Untuk itu, Kemensos melakukannya tanpa anggaran dengan mencocokkan data dari kabupaten/kota. "Akan tetapi, ini juga rendah sekali. Dari 599 kabupaten/kota, baru 68 yang menyerahkan datanya," Khofifah menambahkan.

Untuk proses validasi data, Kemensos juga mengajukan anggaran sebesar Rp 60 miliar dalam APBN Perubahan, tetapi kemungkinan dana akan masuk ke Badan Pusat Statistik.

Sambil menunggu data baru, Kemensos sudah mengusulkan agar ada penyangga untuk 500.000 kepala keluarga dalam keadaan kurang mampu. "Ini bisa untuk siapa saja, seperti guru dan polisi, meski mereka bekerja di sektor formal, dalam kondisi yang memprihatinkan, KKS bisa menjadi buffer bagi mereka," kata Khofifah.

Selain itu, Kemensos juga mengajukan 1,7 juta jiwa penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) untuk mendapat KKS, yaitu mereka yang tidak terdaftar, seperti gelandangan dan pengemis, lansia telantar terutama yang berada di panti, dan anak telantar yang juga berada di panti. (Ant)

Editor : Sotyati