Menteri Agraria: Sistem Bank Tanah Amankan Pertanian

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan mengatakan sistem bank tanah yang dicanangkan pada era Kabinet Kerja yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sekarang ini bisa mengamankan area pertanian dari alih fungsi lahan.

"Karena terdapat aturan yang mengatur pelarangan untuk memperjualbelikan lahan yang digunakan untuk bank tanah," kata Ferry di Jakarta, Kamis (13/11).

Dia menjelaskan, pada lahan yang dikenakan kebijakan sistem bank tanah tidak boleh dijual dan tidak bisa diwariskan oleh orang yang diberi kewenangan kecuali satu profesi dan sesuai peruntukannya, semisal petani. "Seorang petani yang diberi hak untuk mengelola lahan yang dikenakan sistem bank tanah tidak bisa menjualnya karena itu milik pemerintah dan tidak berhak mewariskan tanah tersebut jika keturunannya bukan petani dan akan diberikan hak pengelolaannya kepada petani lainnya," ujar politisi partai Nasdem itu.

Lebih lanjut Ferry mengatakan, dengan sistem bank tanah tersebut diharapkan masyarakat petani tidak perlu menggarap lahan orang lain untuk bercocok tanam serta peluang alih fungsi lahan pertanian menjadi fungsi lainnya tidak akan terjadi lagi.

"Harapan pemerintah dari sistem bank tanah ini agar masyarakat pertanian memiliki lahan untuk diolah dan tidak ada lagi alih fungsi lahan pertanian sehingga ketahanan pangan nasional akan tetap terjaga," katanya.

Terkait dengan aplikasi kebijakan tersebut, Ferry mengatakan sampai saat ini pihaknya belum membuka lahan yang dikenakan sistem bank tanah dan untuk langkah awal kementerian pimpinannya akan berkoordinasi dengan instansi lain untuk penerapan hal itu.

"Untuk langkah awalnya kami akan konsultasikan dengan kementerian terkait tentang berapa luas tanah yang dibutuhkan lalu berkoordinasi dengan Badan Informasi Geospasial untuk mengetahui lokasi yang berpeluang diterapkan sistem tersebut," ujarnya. (Ant)

Editor : Sotyati