Menteri BUMN: Biaya Infrastruktur Perlu Rp 5.000 Triliun

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno, mengatakan total pembiayaan yang dibutuhkan Indonesia untuk membangun seluruh infrastruktur yang sudah direncanakan adalah Rp 5.000 triliun.

"Pendanaan sebesar itu tidak mungkin didapatkan dari dalam negeri sendiri, itu artinya kita perlu mengundang investor-investor dari luar negeri," kata Rini Soemarno usai menghadiri "Pertamina Energy Forum 2015" di Jakarta, hari Selasa (24/11).

Ia juga menjelaskan, keseluruhan infrastruktur tersebut sudah termasuk energi, transportasi dan kesejahteraan serta sektor lainnya yang terintegrasi satu sama lainnya.

Oleh karena itu, Rini mengatakan seluruh menteri-menteri telah diberi tanggung jawab khusus untuk mengundang investor-investor dari berbagai benua dan negara-negara tertentu sesuai dengan bidang masing-masing.

Senada dengan Rini, sebelumnya Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani juga mengusulkan sektor industri dan jasa yang berorientasi ekspor dapat terbuka bagi investor asing.

Franky mengatakan wacana pengaturan itu diklaim mengacu kepada visi untuk menjadikan Indonesia sebagai basis produksi dalam mendukung transformasi ekonomi berbasis konsumsi menjadi ekonomi berbasis produksi yang dicanangkan pemerintah.

"Panduan investasi yang jelas diperlukan untuk meningkatkan daya saing dalam menarik investasi asing. Negara-negara tetangga pesaing kita juga menyusun panduan investasi untuk menarik investor asing. Termasuk Myanmar yang membuka seluruh sektor usaha, kecuali terkait distribusi. Demikian halnya dengan Vietnam. Kedua negara ini perkembangan investasi asingnya cukup pesat," katanya.

Menurut data, arus investasi asing yang masuk ke Indonesia sendiri sepanjang Januari-September 2015 adalah sebesar 15,47 miliar dolar AS atau 26 persen arus investasi yang masuk ke Asia Tenggara. (Ant)

Editor : Bayu Probo