Menteri ESDM Baru Siap Selesaikan Program 35.000 MW

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arcandra Tahar, menyatakan kesiapannya untuk menyeselaikan permasalahan-permasalahan dalam program pengadaan proyek listrik 35.000 Mega Watt (MW).

Menurut pengganti Sudirman Said itu, dirinya telah menyiapkan tim untuk mengidentifikasi permasalahan kelistrikan dan akan segera mencari solusinya dalam waktu singkat.

“Tim dan saya sudah mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada, yang pada intinya untuk kelistrikan misalnya ini adalah program Presiden. Saya sebagai pembantu Presiden akan mengamankan program 35.000 MW, kendala-kendala yang muncul dengan kementerian lain akan kita cari solusi dalam waktu singkat,” kata Arcandra di Kementerian ESDM, Jakarta, hari Jumat (29/7).

“Saya menyadari sinergi, hambatan antar departemen kita tidak bisa menutup mata. Tapi kita akan mencari solusi terbaik agar kendala-kendala yang ada itu bisa kita benahi. Tapi dalam hal ini filosofinya, kalau kita mengakui ada masalah artinya setengah solusi sudah kita temui,” dia menambahkan.

Mantan Presiden Direktur Petroneering di Houston itu mengatakan dirinya tidak ingin memberikan janji manis saja. Dia memastikan pekan depan akan bertemu dengan para investor dan operator kelistrikan untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi selama ini.

“Kelihatannya lip service. Insya Allah dalam minggu depan saya akan mencoba bertemu dengan para investor, para operator. Akan kita jadwalkan satu per satu, permasalahan di mana dan apa yang bisa kita bantu sesuai kewenangan Kementerian ESDM,” kata Candra sapaan akrabnya.

“Apabila kewenangan KESDM tidak cukup menyelesaikan masalah 35.000 MW, maka saya akan berdiskusi dengan Presiden untuk mencari solusi agar program berjalan dengan baik,” dia menegaskan.

Ngotot Dipercepat

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan dirinya "ngotot" agar target penyediaan listrik 35.000 MW dipercepat. Presiden menjelaskan alasan di balik ketegasannya itu tidak lain karena saat dilihat pada malam hari dari ketinggian masih banyak wilayah Indonesia yang masih gelap.

"Kenapa saya selalu menyampaikan, saya `ngotot` 35.000 Mega Watt di seluruh Indonesia harus dipercepat, harus segera dikerjakan," kata Presiden Jokowi dalam acara "Ground Breaking" PLTU Lontar Extention 1x315 MW dan Peresmian Gardu Induk dan Transmisi di Wilayah Jakarta Raya dan Banten di Tangerang, Banten, hari Jumat (10/6).

Artinya, kata Presiden, masih banyak anak-anak Indonesia kesulitan penerangan saat akan belajar.

"Masih banyak anak-anak kita malam hari kalau mau belajar tidak ada listriknya, tidak ada lampunya. Kalau sudah seperti itu kalau anak yang rajin masih pakai lilin atau lampu teplok kalau anaknya malas, orang tuanya tidak mengingatkan ya malamnya tidak mau belajar, anaknya jadi enggak pinter, ini yang pemerintah tidak mau," katanya.

Selain itu, Presiden menambahkan, masih banyak desa dan kampung-kampung di Tanah Air yang belum terlistriki sehingga usaha kecil dan usaha mikro tidak bisa berjalan dengan baik.

"Yang jahit tidak bisa jalan yang usaha-usaha kerajinan yang pakai listrik malam hari tidak bisa jalan," katanya.

Hal itulah yang mendorong Presiden untuk memastikan agar target listrik 35.000 MW bisa terkejar sehingga Indonesia tidak kalah saing dengan negara-negara lain.

Ia juga meminta jajarannya termasuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar bersama-sama menyelesaikan persoalan mengenai listrik.

"Listrik diperlukan untuk industri, untuk membuka hotel, kalau listrik kurang, mau bikin pabrik mana mau masuk (investor) pasti pindah ke daerah lain, ke negara lain. Kalau pabrik enggak ada yang berdiri, industri enggak ada yang berdiri, anak-anak muda kita akan kerja dimana," katanya.

Jokowi mengaku kendala di lapangan untuk membangun kelistrikan bukan sesuatu yang mudah.

Jika dulu persoalan berkaitan dengan perizinan dan pembebasan lahan maka saat ini ia mengimbau seluruh pihak agar bekerja sama untuk membangun pembangkit listrik sehingga kekurangan pasokan listrik bisa segera dicukupi.

"Saya harapkan seluruh menteri dan Dirut PLN juga untuk sering turun ke lapangan untuk melihat masalah yang ada dan segera cepat diselesaikan," kata Presiden.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja