Menteri Keuangan: Pajak Tidak Melihat SARA

SEMARANG, SATUHARAPAN.COM - Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menyatakan jatuh bangun negara tergantung pada penerimaan pajak dari seluruh golongan masyarakat.

"Melihat realita ini masyarakat seharusnya patuh karena pajak tidak melihat suku, agama, ras, dan (antar)golongan (SARA)," kata Sri Mulyani pada deklarasi pengampunan pajak nasabah UMKM, mitra kerja, dan keluarga besar Bank Jateng bersama Menteri Keuangan RI di Hotel Crowne Plaza Semarang, Jawa Tengah, hari Kamis (29/12).

Dalam hal ini, pajak berkontribusi paling besar terhadap anggaran dan pendapatan belanja negara (APBN).

Dikatakannya, dari total APBN yang mencapai Rp 1.700 triliun, sebanyak Rp 1.100 triliun di antaranya merupakan kontribusi dari pajak.

"Saya mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terus melakukan sosialisasi amnesti pajak kepada masyarakat dan pelaku usaha," katanya.

Dengan keikutsertaan pemangku kepentingan terhadap kesuksesan amnesti pajak ini, pihaknya optimistis Indonesia akan memiliki masa depan yang semakin baik.

Dikatakannya, hingga saat ini masih banyak masyarakat yang belum mengecap kemakmuran dan masih terjadi kesenjangan antarkelompok. Jika dibiarkan kondisi ini akan menimbulkan penyakit sosial yang harus diwaspadai.

"Melihat kondisi ini banyak sektor yang masih perlu dibangun, generasi muda perlu memperoleh investasi di bidang pendidikan dan kesehatan agar mereka semakin makmur dan tidak ada lagi kesenjangan antarkelompok," katanya.

Untuk dapat melakukan pembangunan di berbagai sektor tersebut dibutuhkan aliran dana dari APBN.

Dia mengatakan, APBN mampu melakukan tugasnya jika pendapatan terus dijaga.

"Pendapatan ini dari pajak, bea dan cukai, serta pendapatan negara bukan pajak. Oleh karena itu, mengingat kontribusi pajak yang paling besar diharapkan masyarakat diharapkan lebih patuh terhadap ketentuan perpajakan ini," katanya. (Ant)