Sri Mulyani: Kontribusi Pajak Pulau Jawa Tertinggi

Ilustrasi. Suasana gedung-gedung perkantoran di daerah Jakarta Pusat, Jumat (23/12). Kontribusi pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai di Pulau Jawa tertinggi secara nasional. (Foto: Antara/Fakhri Hermansyah)

SEMARANG, SATUHARAPAN.COM - Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani, menyatakan kontribusi pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai di Pulau Jawa tertinggi secara nasional.

"Sejauh ini kontribusinya sebesar 81 persen atau setara dengan Rp 737 triliun," katanya di Semarang, hari Kamis (29/12).

Menurut dia, capaian pajak di Pulau Jawa ini sangat penting bagi pembangunan di luar Pulau Jawa yang hingga saat ini masih tergantung pada dana transfer pemerintah.

Sebagai contoh, kontribusi pajak Papua dan Maluku hingga saat ini hanya 1,6 persen atau setara dengan Rp 4,7 triliun. Di sisi lain, dua daerah ini masih membutuhkan dana transfer dari pemerintah sebesar Rp 144,7 triliun.

Selanjutnya, untuk Kalimantan menyumbang pajak sebesar Rp 11 triliun. Meski demikian, Kalimantan masih membutuhkan dana transfer dari pemerintah sebesar Rp 70,9 triliun.

Pulau Sumatera, sejauh ini menyumbang pajak sebesar Rp 25 triliun namun masih menerima dana transfer dari pemerintah sebesar Rp 207 triliun.

"Melihat kondisi ini, perolehan pajak dari Pulau Jawa sangat bermanfaat bagi pemerintah untuk menyokong pembangunan di pulau lain," katanya.

Sri Mulyani mengatakan, besaran pajak Rp 1 triliun saja memberikan dampak yang luar biasa terhadap pembangunan secara nasional.

"Dari penerimaan pajak sebesar Rp 1 triliun mampu digunakan untuk membangun jembatan sepanjang 3,5 kilometer atau membangun jalan sepanjang 155 kilometer," katanya.

Selain itu, dengan besaran pajak tersebut juga mampu digunakan untuk membayar gaji 10.000 polisi selama satu tahun. Di sektor pertanian, penerimaan pajak sebesar itu dapat digunakan untuk membantu petani dalam pengadaan benih sebanyak 93.000 ton atau pengadaan 306.000 ton pupuk.

"Sedangkan di sektor pendidikan penerimaan pajak tersebut mampu digunakan untuk membangun 6.765 ruang kelas sekolah dasar," katanya.

Melihat besarnya dampak tersebut, pihaknya terus mendorong masyarakat untuk mengikuti aturan perpajakan salah satunya adalah membayar pajak tepat waktu.(Ant)