Menteri Keuangan Serahkan LHKPN

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Menteri Keuangan Kabinet Kerja Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro menyerahkan kewajibannya sebagai penyelenggara negara berupa laporan harta kekayaan (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam kunjungannya ke KPK kali ini, Bambang mengajak beberapa jajarannya yang setara eselon satu.

“Menyerahkan LHKPN,” kata dia usai menyerahkan LHKPN di gedung KPK Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (13/11).

Namun, dia enggan menyebutkan berapa harta kekayaannya kepada awak media yang berusaha menebak harta yang dia punya. “Nanti saja. KPK kan harus melakukan verifikasi dulu. Nanti akan disampaikan kepada lembaran negara berita publik. Tidak usah berspekulasi lah. Itu tidak penting,” kata dia.

Berdasarkan penelusuran LHKPN tanggal 15 April 2011 milik Bambang di situs acch.kpk.go.id, harta yang dia miliki sebesar Rp 6.267.510.423 (Rp 6,2 miliar). Harta tersebut terdiri dari harta tidak bergerak yaitu tanah dan bangunan sebesar Rp 5.863.068.921, harta bergerak sebesar Rp 193.000.000, surat berharga sebesar Rp 21.196.000 dan kekayaan lainnya.

Selain melaporkan LHKPN, dia juga berencana melakukan koordinasi dengan KPK terkait menteri baru. “Mau silaturahmi sama pimpinan KPK. Kan saya baru jadi menteri keuangan, kita selalu punya forum komunikasi teratur. Jadi kita harus kenalan.”

Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Kiagus Badarudin tiba terlebh dahulu di gedung KPK kemudian disusul oleh Direktur Jenderal dan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo.

“Ya koordinasi dengan menteri baru. Saya sebagai wakil menteri koordinasi dengan KPK. Kita koordinasi, semua eselon satu kumpul di sana,” kata Mardiasmo.

Sejauh ini, beberapa menteri di Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla yang sudah menyerahkan LHKPN kepada KPK adalah Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Anak Agung Gde Ngurah Puspayoga dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja