Menteri-menteri Jokowi Setujui KEK Dibangun di Sorong

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Pemerintah Joko Widodo akan melakukan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Sorong dan Merauke. 

Pembangunan KEK di Sorong dan Maraue direncanakan akan menjadi titik fokus pemerintah dalam membangun kawasan Industri dan pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan Indonesia Timur.

Hal itu terungkap dalam  rapat Koordinasi Perkembangan Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang dipimpin oleh Menko Perekonomian, Darmin Nasution, Rabu (29/6).

Dalam rapat koordinasi  itu, ada beberapa isu penting dibahas terkait pembentukan KEK, di antaranya isu soal pengadaan tanah atau lahan, industri jangkar (anchor industry) yang akan menjadi pioneer dan penopang utama KEK, infrastruktur pendukung serta persoalan administratif. 

"Status tanah menjadi penting karena isu ini sering menjadi masalah di Papua, “ kata Ketua Bappenas Sofyan Djalil pada saat rapat koordinasi di Kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada hari Rabu (30/6).

Menteri Perdagangan Tom Lembong yang hadir dalam rapat menambahkan, potensi pariwisata di tanah Papua juga besar.

"Jangan sampai KEK merusak lingkungan dan merusak potensi wisata yang ada," kata dia.

Untuk Sorong, seluruh persyaratan administratif sudah lengkap dan rakor menyetujui untuk mengajukan rancangan Peraturan Pemerintah (PP) sehingga resmi ditetapkan sebagai KEK. 

“Kita setujui Sorong sebagai KEK dan segera diproses peraturannya,” kata Menko Perekonomian, Darmin Nasution. 

Kesiapan lahan dan infrastruktur di KEK Sorong nantinya akan mencakup area seluas 523,7 ha. Adapun rencana pengadaan lahan dan pembangunan infrastruktur akan terbagi menjadi dua tahap, yaitu di tahun 2017-2018 dan 2019-2020. PLN juga sudah siap untuk menyediakan listrik sebanyak 40 MW, sementara infrastruktur juga akan segera dibenahi. 

“Saya atas nama masyarakat Sorong berterima kasih dan ini menjadi hadiah Idul Fitri bagi kami,” kata Bupati Sorong Stepanus Malak. 

Sementara itu, Merauke yang juga akan dijadikan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus belum dapat diputuskan dalam rapat pada hari Rabu (29/6) itu karena masih membutuhkan kajian teknis. Secara administrasi, syarat yang belum lengkap adalah dokumen AMDAL, tapi perlu dilihat lagi apakah ada hal lain yang perlu dibicarakan, seperti infrastruktur jalan dan lain sebagainya. 

”Jangan meragukan pemerintah untuk memproses KEK Merauke. Karena secara prinsip, kita sepakat Merauke untuk jadi KEK. Hanya perlu rapat teknis dan kita duduk sekali lagi untuk memutuskan,” katanya.

Editor : Eben E. Siadari