Menteri Siti Minta Lahan Terbakar Digaris Polisi

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, meminta lahan dan hutan yang terbakar segera dipasang garis polisi, agar kemudian ditindaklanjuti.

Menteri Siti Nurbaya di Kompleks Istana Kepresidenen Jakarta, Senin (7/9), menegaskan ia memberikan arahan kepada bawahannya agar lahan yang terbakar diberi garis polisi.

"Kalau dari saya arahan saya pertama ke pak Dirjen langsung saja `di-police line` sebagai tanda agar masyarakat tahu, lahan itu bermasalah tapi harus ketemu polda dulu. Ditandakan kalau itu salah dan langsung investigasi," kata Siti.

Menurut dia, saat lahan dipasangi garis polisi kemudian ditindaklanjuti dengan investigasi maka bisa diketahui tersangkanya atau minimal bisa dibekukan terlebih dahulu pihak/perusahaan, yang diduga menjadi penyebab kebakaran lahan.

Pemasangan "police line" menurut Siti terbukti efektif misalnya di Riau yang telah dipasangi 14 garis polisi sehingga kini titik api sudah tidak ada lagi.

Siti menilai saat ini solusi paling efektif untuk menangani kebakaran hutan yang meluas yakni dengan "water bombing" dengan mobilisasi penuh.

Empat Strategi Atasi Bencana Asap

Sementara itu Presiden Joko Widodo (Jokowi)  dalam kunjungannya ke Sumatera Selatan untuk melihat lebih dekat operasi darurat asap hari Minggu (6/9) yang lalu, meminta seluruh pihak untuk menggerakkan pemadam kebakaran lahan dan hutan dipimpin oleh gubernur dengan dukungan pemerintah pusat dalam hal ini Menteri LHK dan pendanaan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Presiden Jokowi, mengemukakan empat strategi dalam operasi darurat asap, yang harus dilakukan secara serempak. Strategi pertama dilakukan dari udara dengan hujan buatan dan pemboman air. BNPB menggelar 3 pesawat Casa 212 untuk hujan buatan di Riau, Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat. Total 115 ton disebar di awan di Riau, 40 ton di Sumatera Selatan dan 22 ton di Kalimantan Barat. 13 helikopter digunakan untuk pemboman air yaitu Riau 3 unit, Sumatera Selatan 2, Jambi 2, Kalimantan Barat 2, dan Kalimantan Tengah 2, dan Kalimantan Selatan 1. Kementerian LHK mengerahkan 1 pesawat Air Trakktor di Riau. Jutaan liter telah dijatuhkan di titik api.  

Strategi kedua adalah,  pemadaman di darat oleh tim gabungan dari Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Manggala Agni, TNI, Polri, Masyarakat Peduli Api (MPA) dan masyarakat. Di tiap provinsi lebih dari 1.500 personil dikerahkan memadamkan api.

Ketiga, operasi penegakan hukum oleh Polri dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Polri telah menindak 39 kasus kebakaran hutan di Sumatera sepanjang tahun ini. PPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) telah menyegel lahan-lahan yang terbakar. Penegakan hukum akan lebih ditingkatkan dengan mengerahkan personil Polri dan PPNS memburu pembakar. Aparat TNI disebar untuk melakukan patroli dan menjaga daerah-daerah yang sering dibakar.

Keempat adalah pelayanan kesehatan dan sosialisasi. Semua Kapolda di enam provinsi yang terbakar telah mengeluarkan maklumat pelarangan membakar hutan dan lahan. Ribuan masker telah dibagikan kepada masyarakat. Data sementara di Sumatera Selatan ada 22.555 jiwa menderita ISPA dan di Riau 1.002 jiwa. Sosialisasi terus dilakukan.

Selain itu dilakukan mobilisasi dukungan sarana dan SDM dari TNI dengan permintaan dari gubernur yang didukung atau didorong oleh Menteri LHK atau Mendagri Tjahjo Kumolo dengan pendanaan BNPB.

Presiden juga ingin ada penegakan hukum secara tegas dan tidak tebang pilih serta segera diambil langkah investigatif oleh Polisi dan para PPNS. (Ant/bnpb.go.id)

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja