Greenpeace: Tingkatkan Adaptasi Pesisir Hadapi Perubahan Iklim

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Lembaga Swadaya Masyarakat dalam bidang lingkungan, Greenpeace Indonesia, mengusulkan pemerintah untuk meningkatkan kemampuan beradaptasi atau resiliensi wilayah pesisir, terutama masyarakatnya guna menghadapi perubahan iklim dunia.

"Peningkatan resiliensi pada masyarakat pesisir sangat dibutuhkan, terutama dalam hal kesiapsiagaan menghadapi bencana, cuaca ekstrim dan kondisi lainnya, semisal kerusakan ekosistem terumbu karang dan mangrove akibat perubahan iklim dunia," kata Juru Kampanye Kelautan Greenpeace Indonesia Arifsyah M Nasution saat dihubungi Antara dari Jakarta, Senin (7/9) malam.

Hal tersebut, dikatakan Arifsyah dalam menanggapi dibukanya kesempatan pada masyarakat untuk memberikan masukan pada draft dokumen kontribusi nasional penurunan emisi, yang diniatkan atau Intended Nationally Determined Contributions (INDC), oleh pemerintah.

Menurutnya, langkah peningkatan resiliensi yang mengarah pada pemberdayaan masyarakat pesisir, adalah langkah yang paling sesuai dalam mempersiapkan pengaruh perubahan iklim dunia.

Lebih lanjut, dia mengatakan langkah tersebut juga harus dijalankan dengan berbagai program yang sifatnya langsung dapat diterima masyarakat, dan dapat dimengerti dampaknya oleh mereka.

"Contohnya, jika kita lihat masyarakat nelayan kita, mereka sangat terancam dengan cuaca yang begitu ekstrim,  kemudian musim terus berubah, ini perlu dicari solusi alterntif pada mata pencaharian mereka," kata dia.

Arifsyah menilai,  pemerintah harus bergerak cepat dengan mengidentifikasi pulau kecil dan terluar yang rentan terhadap kondisi tersebut, karena perubahan iklim juga diprediksi dapat meningkatkan tinggi muka air laut hingga membuat ribuan pulau tenggelam.

"Dari catatan kami, Indonesia memiliki 92 pulau terluar, dan 31 di antarnya berpenghuni, saya kira ini butuh identifikasi untuk bagaimana pulau-pulau ini bisa dipertahankan," kata dia.

Langkah nyata pemerintah dalam upaya melindungi ekosistem unik di tiap pulau, seperti terumbu karang dan mangrove, juga dirasakan harus lebih kuat sehingga bisa sampai pada tataran masyarakat.

"Sejauh ini kami pikir target-target konservasi masih berskala luas, dan belum sampai kepada tataran,  dimana masyarakat pesisir bisa manfaatkan ekosistemnya, misal keberadaan terumbu karang dan hutan mangrove di sana untuk ketahanan pangan, bahkan ketahanan mereka terhadap bencana akibat perubahan iklim," katanya.

Sebelumnya dikabarkan dokumen INDC, yang disusun Pemerintah Indonesia, akan berfokus untuk menyeimbangkan antara mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, membuka kesempatan untuk masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan untuk memberikan masukan terhadap draft dokumen tersebut.

Dokumen tersebut direncanakan akan menjadi sikap Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim (Conference of Parties) UNFCCC ke-21 di Paris, Prancis, pada 30 November-11 Desember 2015.

Draf INDC yang disusun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Dewan Pengarah Penanganan Perubahan Iklim telah diterima Presiden Joko Widodo pada Senin (31/8) lalu.(Ant)  

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja