Menteri Susi: TPP Bantu Berantas Illegal Fishing

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyambut baik jika Indonesia bergabung dengan Trans-Pacific Partnership (TPP). Menurutnya, bila penekanan TPP adalah dalam pembahasan pencurian ikan maka hal tersebut akan sangat membantu sehingga pelaku pencurian ikan tidak memiliki lagi tempat untuk melarikan hasil tangkapannya.

“Selain itu, melalui TPP akan bermanfaat bagi satgas pemberantasan penangkapan ikan ilegal karena negara-negara di kawasan Pasifik biasanya telah memiliki satu sistem monitoring sendiri,” kata Susi di Jakarta, hari Selasa (27/10).

Beberapa waktu yang lalu, Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong juga sempat meminta dukungan dari berbagai kalangan agar Indonesia bisa masuk dalam keanggotaan TPP dalam waktu dua tahun ke depan.

“Jika pemerintah dapat memberikan kepastian itu, dalam waktu dua atau tiga tahun kita akan memiliki perjanjian dengan TPP dan Eropa. Mereka akan terus berinvestasi di Indonesia,” kata Tom, sapaan akrab Mendag seperti yang dilansir dari Reuters pada Jumat (9/10).

Dia kemudian menambahkan bahwa sektor pertanian, industri dan kementerian lain harus dapat mengatasi perlawanan keras dari “pihak-pihak yang berpikiran sempit” yang akan menolak liberalisasi perdagangan.

Sebanyak 12 negara yang tergabung dalam Pacific Rim awal pekan ini mencapai kesepakatan untuk bergabung dalam perjanjian perdagangan paling ambisius pada masa ini.  Perjanjian ini bertujuan untuk meliberalisasi perdagangan dengan target 40 persen ekonomi dunia.

Bulan September lalu, Indonesia telah sudah memulai pembicaraan awal terkait dengan perjanjian perdagangan Uni Eropa. Pembicaraan resminya akan dimulai lagi pada Januari 2016 mendatang, kata Bachrul Chairi, Direktur Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan.

“Perjanjian perdagangan Uni Eropa dan TPP hampir mirip. Sehingga ketika kita sudah melakukan kerja sama dengan Uni Eropa, maka untuk lanjut ke TPP kita sudah siap.”

Ditentang Berbagai Pihak

Beberapa pihak seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesia for Global Justice (IGJ) menyarankan Indonesia jangan mau diajak masuk ke dalam TPP yang memiliki lebih banyak dampak kerugian dibandingkan manfaatnya bagi Indonesia.

Menurut LSM tersebut, TPP merupakan suatu mega trading blok yang mendorong kerja sama perdagangan bebas dan liberalisasi di berbagai sektor ekonomi yang mewakili 40 persen kekuatan ekonomi dunia.

Berdasarkan pengalaman sebelumnya, IGJ menilai implementasi perjanjian perdagangan bebas menjadikan Indonesia hanya sebagai pemasok bahan mentah dan menjadi pasar impor bagi produk barang dan jasa negara lain.

Jika Indonesia bergabung dengan TPP maka dinilai tidak banyak peluang yang bisa diraih Indonesia dalam meningkatkan kinerja perdagangannya, khususnya di tengah situasi pelemahan ekonomi global saat ini.

Hal itu, papar IGJ, didukung dengan data perdagangan Indonesia dengan ke-12 negara anggota TPP, 80 persen di antaranya terus mengalami kecenderungan negatif dari seluruh total perdagangan.

Sementara itu, neraca perdagangan Indonesia terus menunjukkan defisit dengan sejumlah negara seperti dengan Australia, Brunei, Cile, Jepang, Malaysia, Selandia Baru, Singapura, Korea Selatan, dan Vietnam.

Selain itu, TPP juga menerapkan standar kewajiban hukum yang lebih tinggi dan ketat, dan memaksa negara anggotanya untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional dengan standar TPP yang merupakan standar AS (Amerika Serikat).

IGJ mengingatkan bahwa dengan masih timpangnya kinerja perekonomian yang telah menghiasi setahun Kabinet Kerja Jokowi, jangan ditambahkan lagi dengan aksi diplomasi ekonomi yang nantinya akan merugikan perekonomian nasional.

Kemudian, LSM itu juga menyatakan bahwa bagi Indonesia yang telah agresif meratifikasi "Free Trade Agreement", diperlukan penguatan kembali fundamental ekonomi domestik. (Ant)

Editor : Bayu Probo