Menuju Pengaktifan Kembali PSSI, Ini Permintaan Presiden

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pemerintah menegaskan belum ada keputusan untuk mengaktifkan kembali organisasi Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI).

Juru Bicara Presiden, Johan Budi Sapto Pribowo, mengatakan dalam pertemuan dengan Ketua Komite Ad-Hoc Reformasi PSSI, Agum Gumelar, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora, Imam Nahrawi, serta Wakil Presiden Jusuf Kalla, di Istana Merdeka, hari Rabu (24/2) kemarin, Presiden Joko Widodo sebatas memerintahkan Menpora untuk mengkaji surat Nomor 01307 tahun 2015 yang menyatakan Pengenaan Sanksi Administratif berupa Kegiatan Keolahragaan PSSI tidak diakui, pada 17 April 2015 lalu.

"Bukan minta dicabut (SK pembekuan PSSI), tapi Presiden memerintahkan Menpora melakukan kajian dalam waktu cepat," kata Johan kepada sejumlah wartawan di Kompleks Istana Presiden, Jakarta Pusat, hari Kamis (25/2).

Menurut Johan, permintaan Presiden Jokowi tersebut berdasarkan pada empat poin pertimbangan, yaitu menghindari sanksi FIFA yang lebih berat jika diputuskan pada kongres FIFA tanggal 26 Februari 2016, gugatan pada masih berada di Mahkamah Agung, kemudian terkait persiapan pagelaran Asian Games 2018, dan terakhir kondisi persepakbolaan Tanah Air.

"Waktunya dalam satu atau dua hari ini," ujar dia.

Presiden Jokowi meminta, kata Johan, kajian Menpora nantinya dapat menjadi landasan pemerintah mengambil kebijakan yang tepat untuk organisasi PSSI.

Sebelumnya, usai bertemu Presiden Jokowi, Ketua Komite Ad-Hoc Reformasi PSSI, Agum Gumelar, menyampaikan bahwa PSSI akan diaktifkan kembali. Presiden Jokowi telah memerintahkan Menpora untuk mengkaji pencabutan SK pembekuan PSSI.

"Kabar baik. Kabar baiknya PSSI akan diaktifkan kembali. Kata Presiden segera dicabut (SK pembekuan PSSI)," kata Agum.

Dia menjelaskan, keputusan rencana pencabutan SK pembekuan PSSI tersebut akan segera disampaikan kepada induk organisasi sepak bola dunia, The Federation Internationale de Football Association (FIFA), yang akan menggelar kongres luar biasa mulai hari Jumat (26/2) besok.

Agum menambahkan, rencana pencabutan SK pembekuan PSSI itu tidak akan menghalangi rencana melakukan reformasi. Pihaknya, kata dia, akan terus melakukan pengawasan dan perbaikan.

"Kita akan sama-sama mengawasi reformasi  jalannya organisasi yang diaktifkan kembali ini," tutur Agum.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja