Menurut PDIP, Pencopotan Buwas Pelemahan Hukum

Kepala Bareskrim Polri Kom. Jend Pol Budi Waseso melambaikan tangan usai memberikan keterangan kepada wartawan terkait pemberitaan tentang pencopotan jabatannya sebagai Kepala Bareskrim Polri di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Rabu (2/9). Dalam keterangannya Budi Waseso membantah berita tersebut. (Foto: Antara/Muhammad Adimaja)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Tubagus Hasanuddin, mengatakan pendukung pencopotan Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Budi Waseso dari Kepala Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kabareskrim) adalah kelompok yang ingin melemahkan penegakan hukum di Indonesia.

“Berita tentang isu pencopotan Komjen Polisi Budi Waseso telah menggema ke mana-mana, bahkan menimbulkan pro dan kontra . Kelompok pro Komjen Polisi Budi Waseso dicopot adalah mereka yang menentang penyidikan terhadap pemimpin KPK, sedangkan kelompok yang menolak Komjen Polisi Budi Waseso dicopot menganggap Kepala Bareskrim itu telah berani membongkar kasus Pelindo 2 dan penimbun sapi,” ucap Tubagus dalam pesan singkat yang diterima satuharapan.com, di Jakarta, hari Kamis (3/9).

Menurut dia, dalam perspektif hukum, bila penyidik melakukan kesalahan, seharusnya diselesaikan lewat jalur hukum, seperti lewat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Bila pemerintah mengambil langkah pencopotan Komjen Polisi Budi Waseso, artinya pemerintah melakukan intervensi terhadap lembaga hukum.

“Bila penyidik melakukan kesalahan, maka bisa saja diselesaikan lewat jalur hukum seperti PTUN. Ketika pemerintah menghentikan penyidikan, sesungguhnya pemerintah telah melakukan intervensi terhadap penyidik,” ujar Tubagus.

Sosok penghuni Komisi I DPR RI itu pun melihat ada dua alasan pemerintah bila mencopot Komjen Polisi Budi Waseso dari posisi Kabareskrim Mabes Polri, yakni pemerintah lemah menghadapi kelompok yang meminta agar penyidikan kasus kriminal dihentikan atau pemerintah terlibat dalam sejumlah kasus tersebut dan berharap penyidikan pada kasus tersebut berhenti setelah Komjen Polisi Budi Waseso dicopot dari Kabareskrim Mabes Polri.

“Bila benar Komjen Polisi Budi Waseso dicopot, ini preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia yang memang sudah amburadul dan kewibawaan pemerintah pun bisa anjlok. Sangat disayangkan,” ucap Tubagus.