Bila Buwas Dicopot, DPR Minta Jaksa Agung Diberhentikan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Fadli Zon, meminta pemerintah mencopot Jaksa Agung, HM Prasetyo, bila Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Budi Waseso diberhentikan dari Kepala Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kabareskrim).

“Jika benar Komjen Polisi Budi Waseso dicopot sebagai Kabareskrim karena penggeledahan Pelindo II dianggap mengganggu situasi ekonomi, maka hal yang sama juga seharusnya dilakukan terhadap HM Prasetyo. Ganti Jaksa Agung,” ujar Fadli Zon, dalam siaran pers yang diterima satuharapan.com, di Jakarta, hari Kamis (3/9).

Sebab, menurut politikus Partai Gerakan Indoensia Raya (Gerindra) itu, penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Agung juga mengganggu situasi ekonomi di Indonesia. “Tindakan Kejaksaan menggeledah PT Victoria Securities Indonesia juga dapat dipandang menganggu ekonomi. Menimbulkan ketidakpastian hukum bagi investor dan dunia usaha di Indonesia. Logikanya, HM Prasetyo juga harus diganti sebagai Jaksa Agung.” kata Fadli.

Apalagi, dia menambahkan, jabatan terkait penegakan hukum. Presiden seharusya mencari sosok profesional yang tidak memiliki beban atau utang politik.

Dalam hal ini, menurut Fadli, Presiden Jokowi tidak konsisten dan menjadikan hukum sebagai alat politik dan kekuasaan. “Presiden harus konsisten mengambil keputusan. Apalagi untuk posisi-posisi  penting. Jangan sampai motivasi kepentingan kelompok dan jangka pendek lebih dominan dalam reposisi seseorang pada suatu jabatan strategis,” tutur dia.

Editor : Sotyati