Mesir: Anadolu Beroperasi di Mesir Secara Ilegal

KAIRO, SATUHARAPAN.COM-Badan Layanan Informasi Negara (State Information Service / SIS) Mesir mengeluarkan pernyataan bahwa kantor berita nasional Turki, Anadolu, di Kairo, Mesir digerebeg polisi karena agen tersebut tidak memiliki legalitas. SIS mencatat sejarah dan status hukum kantor Anadolu di Mesir sejak 1990-an, dan beroperasi secara ilegal di Mesir sejak 2013.

"Anadolu memiliki satu koresponden terakreditasi di Kairo pada awal 1990-an, dan ia dideportasi dari negara itu pada saat itu karena terkait dalam kasus penyelundupan antara Mesir dan Turki," kata SIS, dikutip media setempat, Al Ahram. Ditambahkan bahwa pada tahun 2010, Anadolu membuka kantor di Kairo setelah menerima akreditasi.

Badan dan wartawan asing harus mendaftar ke SIS, yang mengawasi media asing di Mesir, untuk menerima akreditasi agar bisa beroperasi di Mesir secara legal. Pada 2012, Anadolu mengajukan permintaan untuk mengubah kantor di Kairo menjadi kantor regional yang mencakup 42 wartawan, fotografer, dan teknisi, menurut SIS.

"Pada 2013, karena pelanggaran yang dilakukan oleh staf Anadolu Kairo setelah revolusi pada 30 Juni, otoritas yang kompeten menutup kantor Anadolu pada 29 Agustus 2013. Dan pada tanggal ini Anadolu tidak memiliki status hukum di Mesir," kata pernyataan SIS. Dan ditegaskan bahwa semua upaya yang dilakukan oleh kedutaan Turki di Mesir untuk mengakreditasi wartawan agensi itu telah ditolak.

Kebijakan Turki di Mesir

"Penolakan ini adalah pelaksanaan hak kedaulatan yang dijamin setiap negara di wilayahnya," katanya. "Pernyataan resmi Turki justru mengungkapkan fakta bahwa (staf Anadolu di Kairo) memainkan peran dalam kerangka kebijakan Turki yang agresif terhadap Mesir, yang pada gilirannya merupakan pelanggaran hukum Mesir," kata SIS.

"SIS membantah kekeliruan ini dan meyakinkan para koresponden asing yang terakreditasi dan bertempat tinggal di Mesir bahwa mereka tertarik untuk menjaga kebebasan pers, dan selanjutnya menegaskan kembali komitmennya pada aturan-aturan perilaku kerja jurnalistik yang diakui secara internasional, yang dijamin bagi semua orang yang menganutnya, dengan aturan akreditasi dan prosedur yang ditetapkan," kata SIS menyimpulkan dalam pernyataannya.

Polisi Mesir menggerebek kantor Anadolu pada hari Rabu (15/1) dengan alasan beroperasi secara ilegal di Kairo. Polisi menangkap empat anggota stafnya termasuk seorang warga negara Turki, menurut sebuah pernyataan oleh kementerian dalam negeri Mesir.

Kementerian luar negeri Turki mengecam serangan itu dalam sebuah pernyataan yang mengatakan tindakan itu "mengungkapkan pendekatan negatif pemerintah Mesir terhadap kebebasan pers," sembari mengkritik catatan demokrasi Kairo. Kementerian Turki memanggil atase pers Mesir di Ankara atas masalah ini dan menuntut pembebasan segera staf yang ditahan.

Tanggapan Kemenlu Mesir

Kementerian luar negeri Mesir menanggapi pernyataan Turki dengan mengatakan "secara tegas menolak" pernyataan itu dan menyebutkan sebagai langkah hukum yang diambil dalam urusan dengan "komite media elektronik Turki ilegal di Mesir."

Komite bekerja di bawah kedok lembaga yang didirikan oleh kelompok Ikhwanul Muslimin terlarang dengan dukungan Turki untuk "menyebarkan informasi palsu tentang kondisi politik, ekonomi, keamanan dan hukum di Mesir, yang bertujuan untuk menodai citra Mesir secara lokal dan internasional," kata pernyataan kementerian itu, Kamis (16/1).

Mesir bertahan bahwa semua tindakan yang diambil oleh otoritas Mesir dilakukan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Mesir mengecam pernyataan Turki yang mengatakan bahwa tindakan itu dari sebuah rezim "peringkat salah satu yang terburuk dalam melanggar kebebasan berpendapat dan berekspresi, kebebasan pers dan hak-hak dan kebebasan mendasar lainnya."

Sebaliknya Mesir menuduh rezim Turki "mendanai kelompok-kelompok ekstremis dan milisi teroris di sejumlah negara di kawasan itu, dan berusaha mengendalikan nasib mereka."

Hubungan antara Kairo dan Ankara telah menjadi tegang sejak penggulingan presiden Mesir dari kelompok Ikhwanul Muslimin, Mohamed Morsi pada tahun 2013. Morsi dan Ikhwanul Muslimin didukung oleh Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan. Ketegangan antara kedua negara semakin diperparah dengan perjanjian perbatasan maritim di wilayah Mediterania Timur antara Turki dan Libya, dan rencana Turki mengirim pasukan ke Libya.

Editor : Sabar Subekti