Mesir Nilai Seruan Pembebasan Morsi Sebagai Capur Tangan Asing Yang Tidak Bisa Diterima

KAIRO, SATUHARAPAN.COM – Dua senator berpengaruh dari Amerika Serikat mendesak pemerintah sementara Mesir membebaskan Mohammed Morsi, presiden yang digulingkan awal Juli lalu. Pihak pemerintah Mesir menanggapinya sebagai hal yang tidak bisa diterima, sebagai upaya mediasi oleh pihak luar dan dipertanyakan motivasinya.

Kunjungan mediasi dilakukan oleh dua senator dari Partai Republik disebutkan oleh  media pemerintah, al-Ahram, hari Rabu (7/8) sebagai terlalu cepat menunjukkan keinginannya. Hal ini menunjukkan awal dari kelelahan pihak Kairo atas keterlibatan pihak luar dalam transisi politik di sana.

Selama kunjungan di Mesir, Senator  John McCain dan Lindsey Graham, disebutkan menyerukan agar pemerintah membebaskan pemimpin Ikhwanul Muslimin dan Mesir memulai dialog nasional untuk membawa Mesir kepada pemerintahan yang demokratis.

Seruan senator Partai Republik itu untuk membebaskan tahanan politik yang merujuk pada Mohammed Morsi yang digulingkan, padahal dia terpilih dalam pemilihan umum. Hal itu disebutkan  sebagai tindakan kudeta. Sikap ini banyak mengundang komentar. Presiden Mesir, Adly Mansour, juga menyikapinya, namun dengan dingin. Dia mengatakan dalam penjelasan singkat  yang menggambarkan usulan tersebut sebagai intervensi dan campur tangan terhadap politik internal Mesir.

Sepertiu diketahui bahwa Mohammed Morsi dan pemimpin puncak negara itu diturunkan dari jabatannya setelah demonstrasi besar-besaran oleh rakyat yang menentangnya, oleh pimpinan militer pada 3 Juli lalu. Pimpinan militer mengambil tindakan itu untuk mencegak konflik di antara kelompok Islamis dan kelompok liberal sekuler.

Sementara itu, di Amerika Serikat, kunjungan kedua senator itu juga dipertanyakan oleh Presiden Barack Obama. Mereka tidak secara langsung merepresentasi sikap Gedung Putih. Namun hal ini juga dianggap aneh, karena pihak Washington sendiri sempat mengeluarkan pernyataan bahwa peralihan kekuasaan di Mesir juga disebutkan sebagai kudeta militer. Namun belakangan pernyataan ini juga tampaknya diabaikan oleh AS.

Media pemerintah al-Ahram juga menyebutkan tentang kegagalan  delegasi  dari AS, Uni Eropa, Qatar dan Uni Emirat Arab dalam mengajak kelompok Ikhwanul Muslimin  untuk mencari penyelesaian secara damai dalam mengakhiri krisis di Mesir saat ini.

Media ini menyebutkan sikap pemerintah yang diperoleh dari sumber resmi di pemerintah yang menyebutkan protes yang terus berlanjut dari Ikhwanul Muslimin sebagai protes yang tidak damai (non-peaceful). Hal ini menandai upaya yang intensif dari pemerintah untuk menghentikan  demonstrasi dan pendudukan oleh kelompok pendukung Morsi. Jika diperlukan kemungkinan menggunakan kekuatan.

Pada pekan lalu di Mesir diwarnai oleh aktivitas kunjungan diplomatik untuk mengatasi krisis. Mereka antara lain Wakil Menteri Luar Negeri AS, William Burns, Kepala Kebijakan Uni Eropa, Chaterine Ashton, dan Menteri Luar Negeri Jerman, Guido Westerwelle.

Utusan Uni Eropa bertemu Perdana Menteri Hazem al-Bedlawi pada hari Senin, William Burns bertemu dua kelompok Islamis, yaitu pokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin dan Khairat al-Shater yang berada dalam tahanan. Chaterine Ashton menemui  Mohammed Morsi di satu tempat di mana dia ditahan. (dw.de / bbc.co.uk / aljazeera.com)

Editor : Sabar Subekti