Militer Myanmar Hormati Hasil Pemilu

MYANMAR, SATUHARAPAN. COM – Pemerintahan militer Myanmar berjani menghormati hasil pemilu negara itu, meskipun menghadapi kekalahan. Sementara itu, pemimpin oposisi, Aung San Suu Kyi yang partainya, Partai Liga Nasional Demokrasi (NLD) menang besar, menyerukan pembicaraan dengan presiden dan panglima militer yang berkuasa.

NLD diperkirakan hampir menang mayoritas dengan mendapatkan 85 persen kursi. Namun para pejabat pemilihan umum belum mengumumkan NLD sebagai pemenang. Tampaknya keseimbangan kekuasaan akan mewarnai pemerintahan setelah selama setengah abad dalam kekuasaan militer dan sekutu-sekutunya.

Tapi para pendukung Suu Kyi tetap cemas tentang kemungkinan militer dan sekutu-sekutunya akan menanggapi  dengan kecurangan seperti pengalaman yang masih diingat jelas pada pemilihan umum tahun 1990. Ketika itu NLD menang, tetapi hasilnya ditolak oleh junta militer.

Dalam respons resmi pertama oleh partai yang berkuasa yang didukung militer, Menteri Informasi, Ye Htut, menyatakan  mengucapkan selamat kepada  NLD atas kemenangan sejauh ini dan berjanji untuk "menghormati dan mematuhi keputusan pemilih".

"Kami akan bekerja dengan bertanggung jawab dalam peralihan yang tenang kepada pihak yang menang, katanya yang diposting di akun Facebook, seperti dikutip AFP. Dia menambahkan bahwa pembicaraan dengan Suu Kyi bisa dilakukan setelah hasil resmi diumumkan.

NLD setidaknya telah mendapat 256 kursi, dari 330 kursi. Dan sebelumnya, Suu Kyi mengirimkan surat kepada Presiden Thein Sein, Komandan Min Aung Hlaing serta ketua parlemen berpengaruh Shwe Mann, menyerukan "rekonsiliasi nasional" dan pembicaraan pada pekan depan.

"Warga telah menyatakan keinginan mereka dalam pemilu," kata pernyataan kepada NLD dari partai yang berkuasa seperti yang beredar di jaringan Facebook, di mana negara itu mulai menggunakan jaringan media sosial ini mulai tahun 2011.

Langkah cepat untuk merangkul militer menunjukkan kesediaan Suu Kyi untuk bekerja dengan mereka yang merupakan mantan penculik dan yang menahannya selama 15 tahun, untuk mengatasi masalah politik Myanmar yang carut marut.

Para pengamat mengatakan ada kemungkinan beberapa bulan yang sulit dihadapi pemerintah baru, karena  militer masih bertugas dan memegang kunci kekuasaan, di bawah konstitusi yang memberi  25 persen kursi parlemen untuk militer dan masih memegang kunci keamanan.

Aturan itu juga menghalangi Suu Kyi dengan pembatasan usia 70 tahun untuk menjadi presiden, meskipun posisinya merupakan magnet penting dalam gerakan demokrasi.

NLD membutuhkan 67 persen kursi parlemen yang diperebutkan untuk membentuk pemerintahan mayoritas. Tapi kemenangan yang lebih besar akan membawa pengaruh yang lebih besar di dalam parlemen baru.