Militer Thailand Kudeta Pemerintahan

BANGKOK, SATUHARAPAN.COM – Panglima militer Thailand menyatakan militer telah mengambil alih kendali negara untuk memulihkan ketertiban dan mendorong reformasi politik yang damai.

Jenderal Prayuth Chan-Ocha membuat pengumuman tersebut dalam sebuah pernyataan yang disiarkan televisi Kamis (21/5) malam.

"Agar negara kembali normal dengan cepat, Komite Penjaga Perdamaian Nasional yang terdiri dari militer, angkatan bersenjata Thailand, Royal Air Force dan polisi harus merebut kekuasaan pada tanggal 22 Mei pukul 4.30 PM, " kata Prayuth, menurut kantor berita AFP.

Pernyataan itu menyusul pembicaraan penyelesaian krisis selama dua hari dengan partai politik yang bersaing, dan menindaklanjuti kondisi darurat militer yang berlaku di seluruh negeri.

Prayuth menyatakan darurat militer yang dimulai Selasa itu diperlukan untuk mencegah kekerasan dan mengakhiri kebuntuan politik yang sudah berjalan berbulan-bulan.

Pembicaraan ternyata gagal untuk mencapai kompromi antara oposisi dan pendukung mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra.

Tentara telah membantah darurat militer sebagai kudeta, meskipun kenyataannya telah sangat membatasi kekuasaan pemerintah interim.

Adik Thaksin, Yingluck Shinawatra, dan beberapa anggota kabinet dipecat oleh Mahkamah Agung bulan ini karena alasan penyalahgunaan kekuasaan.

Hampir 30 orang telah meninggal selama enam bulan protes anti-pemerintah.

Militer juga telah menutup beberapa media dan memperingatkan media lainnya agar dalam siaran beritanya tidak akan memperburuk ketegangan.

Militer Thailand seperti biasanya berada di pihak oposisi, telah melakukan 11 kali kudeta dalam 80 tahun terakhir. (voanews.com)